FITRA Kritik Pemprov Riau soal Alokasi Anggaran Sebesar Rp 9,6 Miliar untuk Bangun Lapangan Tenis

Berita Baru, Pekanbaru – Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau mengkritik alokasi anggaran untuk pembangunan tiga lapangan tenis dalam APBD 2022 Riau sebesar Rp9,6 miliar. Pemerintah Riau dinilai masih tidak tahu malu memboroskan anggaran untuk belanja yang sama sekali bukan prioritas dan kebutuhan masyarakat Riau.

“Kebijakan anggaran ini sangat jauh dari upaya Pemprov Riau untuk membawa Riau lebih baik kedepan. Selain itu, justru anggaran-anggaran semacam inilah yang menyandera kebutuhan prioritas masyarakat yang semestinya mendapatkan perhatian dan dukungan anggaran secara memadai,” kata Koordinator Fitra Riau, Triono Hadi, Senin (13/6/2022).

Menurut Triono, kebijakan mengalokasikan anggaran untuk membangun lapangan tenis tidak ada kaitannya dengan misi “Riau Hijau” atau dengan tujuan misi untuk Riau lebih baik.

“Alokasi anggaran ini mencerminkan bahwa tingkat sensitifitas Pemprov Riau terhadap masalah yang sedang dihadapi masyarakat sangat rendah. Apalagi saat ini masyarakat sedang berupaya untuk pemulihan ekonominya akibat Covid-19,” ujar Triono.

“Saat ini masyarakat juga sedang berperang dengan harga bahan pokok yang tinggi dan seharusnya menjadi prioritas Pemprov Riau untuk ditangani. Tapi justru pemerintah tidak sensitif, malah membelanjakan uang APBD untuk kebutuhan yang pastinya bukan untuk masyarakat kecil. Siapa yang berolahraga itu?,Tentu bukan warga kecil,” imbuhnya.

Kata Triono, Pemprov Riau telah banyak membangun fasilitas olahraga, namun dari keseluruhan sarana olaharga yang dibangun malah banyak juga yang tidak berfungsi bahkan telah rusak parah serta tidak terawat.

“Seharusnya Gubenur Riau melihat persoalan kemanfaatan dan realita pembangunan fasilitas olahraga yang saat ini tersedia dengan berkomitmen melakukan realokasi belanja untuk biaya pemeliharaan fasilitas sarana olahraga tersebut daripada membangun tetapi azas kemanfaatan tidak ada,” sebutnya.

Triono menganjurkan bahwa sudah sepatutnya Gubernur Riau dapat merumuskan dan melihat terlebih dahulu sebelum menetapkan belanja anggaran tersebut.

Diketahui, Pemprov Riau mengalokasikan anggaran sebesar Rp9,6 miliar dari APBD Riau 2022 untuk membangun tiga lapangan tenis. Adapun rinciannya, anggaran tersebut guna membangun lapangan tenis untuk Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau dengan anggaran Rp4,4 miliar. Kemudian lapangan tenis untuk Pengadilan Agama sebesar Rp1,9 miliar, dan lapangan tenis tertutup Rp3,1 miliar.

Dana sebesar Rp 9,6 miliar sama dengan membangun Rumah Layak Huni (RLH) dan pengelolaan Perhutanan Sosial (PS)

Fitra Riau menuding Gubenur Riau Syamsuar tidak mau tahu akan keadaan masyarakat Riau saat ini, menurut Triono, dana sebanyak Rp9,6 milyar itu sama dengan membangun 160 unit Rumah Layak Huni (RLH).

“Artinya jika anggaran itu digunakan untuk membantu warga membangun RLH, maka sebanyak 160 rumah tangga miskin di Riau yang bisa menempati rumah layak,” kata Triono.

Triono mempertanyakan kebijakan Pemprov Riau yang lebih memilih untuk bangun sarana olahraga. “Kenapa lebih memilih untuk bangun sarana olahraga yang sebenarnya sudah tidak kurang lagi di Riau?,” ujarnya.

Triono berujar, Gubenur Riau Syamsuar mempunyai misi mulia soal masyarakat di kampung, sekitar hutan supaya mampu meningkatkan perekonomiannya dengan skema Perhutanan Sosial (PS), dimana misi tersebut merupakan bagian dari kebijakan Riau Hijau.

“Berapa alokasi anggaran yang diberikan untuk membantu masyarakat mengelola hutan yang telah mendapatkan izin, atau mengakses izin?. Faktanya, Pemprov Riau hanya bisa mengalokasikan anggaran kurang dari Rp1 miliar,” sebut Triono.

Menurutnya, alokasi anggaran itu justru tidak proporsional antara yang semestinya sebagai prioritas untuk dibiayai, namun justru digunakan untuk belanja yang sama sekali tidak ada urgensinya.

“Bayangkan jika anggaran sebesar Rp9,6 miliar itu diberikan untuk mendukung percepatan PS dengan memberikan Rp100 juta untuk satu kelompok pengelola PS, maka 96 Kelompok PS di Riau tidak lagi sibuk cari pinjaman-pinjaman uang untuk modal pengelolaan awal,” ucapnya dengan nada kesal.

Triono menyesalkan kebijakan Pemprov Riau itu yang tidak mempertimbangkan dalam rencana anggaran ini. Sebab, masih banyak kebutuhan-kebutuhan lainnya yang harus lebih diutamakan oleh pemerintah.

Batalkan alokasi anggaran pembangunan lapangan tenis, fokus untuk misi Riau

Menurut Triono masih ada kesempatan membatalkan alokasi anggaran Rp9,6 miliar untuk membangun sarana olahraga tersebut. Kata dia, kesempatan itu masih ada jika Gubernur Riau Syamsuar memiliki pikiran untuk kemajuan Riau lebih baik.

“Gubenur Riau harus mempertimbangkan ulang dan harus membatalkan alokasi anggaran tersebut. Dan merelokasikannya untuk kebutuhan-kebutuhan yang mendesak serta menjadi apa yang diharapkan oleh masyarakat. Sebab, masih banyak misi Gubernur Riau belum berjalan dan butuh pendanaan yang cukup untuk merealisasikannya,” ujar Triono.

Triono menyarankan agar belanja daerah tahun 2022 harus diprioritaskan untuk membiayai kebutuhan yang sejalan dengan misi Gubenur Riau untuk mencapai mimpi Riau lebih Baik.

“Masih ada kesempatan untuk Gubenur membatalkan pembangunan belanja tersebut dan diarahkan dalam perubahan belanja APBD 2022 untuk realisasi pembangunan misi riau lebih baik,” katanya.

Sedangkan untuk penerima hibah lapangan tenis, yakni Kejati Riau dan PA Pekanbaru, Triono mengajak pihak-pihak tersebut untuk sama-sama mengingatkan Gubenur Riau agar membelanjakan APBD-nya untuk kepentingan masyarakat yang lebih penting dan mendesak.

“Kejati Riau dan PA Pekanbaru harus sensitif pula untuk menolak anggaran pembangunan lapangan tenis ini, kemudian meminta kepada Gubernur Riau agar mengalihkan anggaran tersebut untuk kebutuhan masyarakat yang lebih penting. Dengan peran Kejati dan PA serta upaya dukungan publik untuk mengingatkan Gubernur Riau. Fitra yakin anggaran ini akan dibatalkan, jikalau Gubernur Riau Syamsuar fokus untuk Riau lebih baik,” pungkasnya.