Anggaran Kunker DPRD Riau ke Luar Negeri Tahun 2022 Sebesar Rp16,7 Miliar, FITRA: Hanya untuk Hura-hura

Berita Baru, Pekanbaru – Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau menilai kunjungan kerja sejumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau ke Eropa perlu menjadi perhatian publik.

Pasalnya, menurut FITRA Riau, dalam setiap kunjungan kerja ke luar negeri yang dilakukan hampir setiap tahunnya tidak membawa manfaat terhadap perbaikan pembangunan di Riau.

“Dengan demikian jelas perjalanan dinas luar negeri tersebut terkesan hanya untuk hura-hura,” sebut Divisi Advokasi FITRA Riau, Taufik kepada Beritabaru pada Jumat (15/7) melalui keterangan tertulis.

Taufik pun menyebut, wajar jika publik bertanya apa yang dilakukan wakil rakayt tersebut ke negeri tujuan.

“Apa yang ingin di cari oleh Anggota Dewan dalam kunker itu. Hal ini seharusya dapat dijelaskan oleh DPRD Riau kepada publik. Sehingga tidak menjadi kecurigaan terhadap perjalanan dinas tersebut,” sambungnya.

Selain merasa tidak memberi manfaat, kunjungan ke luar negeri itu pun, kata Taufik juga pemberosan anggaran.

FITRA mencatat, biaya perjalanan dinas/kunker DPRD Riau yang dialokasikan dalam APBD tahun 2022 ini mencapai Rp.16,7 M.

“Dana itu untuk pembiayaan transportasi taksi selama di sana, penginapan, uang harian, biaya tiket, biaya sewa kendaraan, biaya makan dan kebutuhan lainnya, termasuk untuk biaya pengurusan izin Visa keberangkatan,” jelas Taufik.

Dia menambahkan, secara konsisten DPRD Riau juga menganggarkan untuk belanja kunker luar negeri di setiap tahunnya. Sehingga hal ini tidak mengherankan publik.

“Misalnya di tahun sebelumnya 2021 dialokasikan sebesar Rp.12,97 Miliar dan Rp.16,03 miliar di tahun 2020. Namun dalam pelaksanaanya tidak jadi dilakukan dengan berbagai alasan dan kondisi pandemi covid yang tidak memungkingkan untuk berangkat,” ungkapnya.

Berdasarkan catatan, lanjut Taufik, tahun 2019 kunker DPRD Riau ke luar negeri menelan biaya mencapai Rp 17,3 Miliar untuk kebutuhan 65 anggota dewan dalam kegiatan kunker tersebut.

“Tentu publik melihat dari hasil kunker tersebut sama sekali tidak ada dampak perbaikan terhadap pembangunan di Provinsi Riau. Terlebih lagi pada tahun ini mereka masih saja mau melakukan kunker keluar negeri. Untuk itu penting publik menolak kegiatan kunker tersebut yang akan menelan biaya yang tidak sedikit,” ajak Taufik.

Dia juga menilai, selama ini anggaran belasan miliar yang dikeluarkan untuk kunker juga tidak ada timbal balik bagi daerah. Malah laporan kunker tersebut juga tak pernah dilihat oleh publik.

“Apa saja kegiatan yang dilakukan di sana? Apa hasilnya dari kegiatan itu dan apa yang harus dikerjakan ketika kembali ke Riau? Juga tak ada nampaknya,” Taufik mempertanyakan.

Oleh karenanya, Taufik pun menyimpulkan, kunker yang selama ini dilakukan hanya untuk kepentingan pribadi dan hanya berfoya-foya anggota dewan saja.

“Seharusnya anggota DPRD tersebut memiliki jiwa tau diri, bahwa selama ini mereka bekerja dan berkegiatan menggunakan fasilitas dari uang rakyat. Dan sepatutnya apa yang dikerjakan mereka harus tau pula publik. Sudah berankat diam-diam, laporan pun tak ada dan hal yang ingin dibuat sepulangan dari kunjungan juga tak jelas,” ungkap Taufik.

“Ini sama artinya dewan riau hanya pandai menghabiskan anggaran rakyat saja,” tegasnya.

Oleh karena itu, Taufik menyerukan, agar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menolak izin kunker tersebut. Dan Gubenur Riau selaku kepala daerah, diminta, jangan takut untuk tidak memberikan rekomendasi izin.

“Lebih baik anggaran belasan miliaran itu dialihkan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan daerah yang saat ini masih butuh pendanaan yang cukup. Apalagi tahapan perubahan APBD sudah masuk. Anggaran ini bisa dialihkan di APBD Perubahan,” harapnya.

Tak hanya itu, Taufik juga meminta Gubernur Riau melalui Plt Sekwan harus tegas meminta laporan dan pertanggungjawaban hasil kunjungan di tahun 2019.

“Kalau hal ini tidak ada pantas saja dugaannya publik benar bahwa antara DPRD dan Sekretaraiatan Dewan juga kongkalikong memanfaatkan uang rakyat untuk kepentingan berhura-hura,” tutup Taufik.