Soal PPDB, PMII Desak Syamsuar Pecat Kabid SMA Disdik Riau

Berita Baru, Pekanbaru – Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online tahun 2022 pada tingkat sekolah menengah atas dan kejuruan negeri di Riau, kembali menuai polemik.

Baru-baru ini, elemen masyarakat dari Lembaga Laskar Melayu Bersatu (LLMB) Riau melakukan aksi di Dinas Pendidikan Riau pada Kamis (8/9) kemarin.

Massa aksi menuntut Gubernur Riau Syamuar untuk segera memecat Aristo dari jabatannya sebagai Kabid SMA Disdik Riau yang juga selaku Ketua Panitia PPDB SMA/SMK Disdik Riau. Aristo menuai kritik akibat amburadulnya proses PPDB dan diduga melakukan pelanggaran.

Mereka menuding bahwa dalam proses penerimaan siswa secara zonasi itu diduga ada permainan oknum tertentu untuk meloloskan siswa yang mengakibatkan siswa miskin banyak yang gagal masuk sekolah.

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Riau-Kepulauan Riau juga menaruh perhatian atas persoalan tersebut. Organisasi mahasiswa Nahdlatul Ulama ini pun mendesak Gubernur Riau Syamsuar untuk segera memecat Aristo.

Selain kacau, PMII menilai penerimaan siswa secara zonasi tersebut juga terkesan diskriminatif.

“Akibat kacaunya penerimaan siswa secara zonasi ini mengakibatkan masyarakat miskin dan anak yatim sulit untuk memperoleh pendidikan yang layak atau terpaksa putus sekolah. Apalagi diduga ada permainan oknum didalamnya. Jelas ini diskriminatif dan pelanggaran berat,” kata Ketua Pengurus Koordinator Cabang PMII Riau-Kepri, Abdul Rouf kepada Beritabaru, Jumat (9/8/2022).

Senada dengan LLMB, PMII Riau-Kepri juga mendesak Syamsuar untuk segera memecat Aristo.

“Kalau yang melakukan pelanggaran adalah Ketua PPDB, kami mendesak Bapak Gubernur Riau agar memecatnya secepat mungkin,” tegasnya.

Rouf mengatakan, Gubernur Riau, Syamsuar pernah mengingkatkan kepada seluruh Kepala Sekolah agar tidak main-main dalam penerimaan siswa baru ini.

“Bahkan Bapak Syamsuar juga pernah mengancam akan mencopot Kepala Sekolah jika ada yang bermain‎ dalam PPDB. Kalau sudah begini harus segera bertindak, sebab ini menyangkut pendidikan, jangan sampai warga miskin gara-gara ada permainan terselubung menghilangkan hak orang untuk mendapatkan pendidikan,” pungkasnya.