Pemerintah Ambil Langkah Perbaikan soal Harga TBS, Wapres: Untuk Kesejahteraan Petani Sawit

Berita Baru, Jakarta – Wakil Presidan Republik Indonesia Ma’ruf Amin mengatakan pemerintah telah berupaya mengambil langkah-langkah perbaikan dalam meningkatkan kesejahteraan petani kelapa sawit di Indonesia.

Salah satu upaya pemerintah adalah dengan mencabut larangan ekspor semua jenis produk minyak sawit atau minyak goreng.

Dengan larangan tersebut dicabut, Ma’ruf Amin menyampaikan bahwa hal itu telah memberikan dampak positif yang dirasakan langsung oleh petani. Sebab sebelumnya, hal tersebut meresahkan petani sawit dimana salah satunya berdampak pada rendahnya harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit sehingga menyebabkan menurunnya kesejahteraan petani sawit.

Hal ini disampaikan Wapres saat menerima audiensi Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (DPP APKASINDO).

“Pemerintah tentu tidak menutup mata akan kondisi tersebut. Ini ada sesuatu yang harus diambil langkah untuk menyelesaikan di sisi sini tapi juga ada dampak di sisi yang lain. Jadi memang ini hal-hal yang harus kita ambil kebijakan, yang kemudian juga harus kita ambil langkah-langkah perbaikan,” kata Wapres K.H.Ma’ruf Amin di kediaman resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta, pada Kamis (28/7/2022).

Upaya konkret lainnya yang telah diambil oleh pemerintah dalam meningkatkan harga TBS dan menurunkan harga minyak goreng, Ma’ruf Amin mengatakan bahwa pemerintah telah mengeluarkan kebijakan melalui Menteri Keuangan yaitu menghapus sementara pungutan ekspor cruid palm oil (CPO) serta produk turunannya.

“Pemerintah terus melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan harga TBS maupun untuk menurunkan harga minyak goreng, karena untuk kepentingan rakyat. Seperti tadi yang dikatakan, kebijakan yang diambil Menteri Keuangan menghapus sementara pungutan ekspor CPO beserta produk turunannya, ini salah satu yang sudah diambil. Kebijakan ini diambil juga mendengarkan tuntutan dari para petani,” papar Wapres.

“Menetapkan kebijakan DMO (Domestic Market Obligation) yang baru. Perusahaan wajib mendistribusikan minyak goreng, baru mendapatkan perhitungan hak ekspor dan percepatan penyaluran ekspor untuk komoditas CPO dan turunannya,” tambahnya.

Sementara di sisi hilir, Wapres menjelaskan, telah dilakukan diskusi pada Rapat Terbatas yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia pada 17 Juli 2022 yang lalu. Rapat terbatas itu membahas tentang wacana pembentukan pabrik CPO mini berbasis koperasi.

Dengan demikian, ke depan diharapkan dapat meningkatkan harga TBS dan para petani tidak hanya bergantung pada pabrik besar saja.

“Telah dibahas mengenai hilirisasi sawit dengan salah satu pasal usulan pembentukan pabrik CPO mini dan pabrik red palm oil atau minyak makan merah yang berbasis koperasi. Harapannya akan dapat menjadi solusi bagi petani untuk meningkatkan harga dan volume penjualan TBS, hal ini masih dalam pembahasan,” jelas Wapres.

“Memang beberapa kali juga Presiden minta supaya ada pabrik-pabrik mini sehingga tidak tergantung semuanya kepada pabrik-pabrik besar,” imbuhnya.

Oleh karena itu, selain dari sisi pemerintah dan lembaga terkait, Wapres pun mengimbau kepada jajaran APKASINDO untuk terus mengawal implementasi kebijakan di lapangan dan berkontribusi dalam upaya peningkatan kualitas SDM petani sawit. Sehingga nantinya, kedua hal tersebut (kebijakan dan SDM) secara beriringan dapat berjalan dengan baik.

“Kami mengharapkan kepada APKASINDO terus mendukung kualitas SDM petani kelapa sawit melalui pembinaan, pelatihan, konsultasi, manajemen usaha, penguasaan teknologi untuk perbaikan sistem produksi, dan kontrol kualitas, dan lain sebagainya. Jadi SDM ini harus terus ditingkatkan, peningkatan kualitas. Petani sawit juga supaya melakukan kerja sama atau bermitra dengan perusahaan untuk mendapatkan bimbingan maupun pendanaan sehingga pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas kebun dan pendapatannya,” imbau Wapres.

“Saya berharap petani sawit rakyat ini akan bisa tumbuh dengan baik,” harapnya.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP APKASINDO Gulat Manurung melaporkan bahwa kebijakan pencabutan pungutan ekspor yang dikeluarkan oleh pemerintah memberikan dampak positif dan dirasakan langsung oleh petani.

“Artinya pertanda, kami ini sudah mulai bangkit, bisa bertemu Bapak Wakil Presiden. Karena setelah dicabutnya larangan ekspor atau setelah dicabutnya pungutan ekspor per tanggal 15 Juli yang lalu, harga TBS sawit itu [semula] hanya sekitar 800 (Rupiah), Pak. Sekarang Alhamdulillah tadi saya cek dari 22 provinsi sudah mencapai 1.700 (Rupiah), Alhamdulillah Pak, luar biasa, itu yang kami sebut 100 persen,” lapor Gulat.

Selain Ketua Umum DPP APKASINDO Gulat Manurung, dalam audiensi itu turut hadir pula Sekretaris Jenderal DPP APKASINDO Rino Afrino, Ketua Bidang Komunikasi DPP APKASINDO Qayyum Amri, serta para Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) APKASINDO diantaranya Sumatera Utara, Riau, Banten, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Papua.

Sementara itu, Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi dan M. Imam Aziz, Tim Ahli Wapres Farhat Brachma, serta Plt. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Sekretariat Wapres M. Zulkarnain.