![Ini Arahan Gubernur Riau saat Kukuhkan Pengurus LAMR Periode 2022-2027 Ini Arahan Gubernur Riau saat Kukuhkan Pengurus LAMR Periode 2022-2027](https://riau.beritabaru.co/wp-content/uploads/sites/22/2022/04/arahan-gubernur-riau-lamr-scaled.jpg)
Ini Arahan Gubernur Riau saat Kukuhkan Pengurus LAMR Periode 2022-2027
Berita Baru, Pekanbaru – Gubernur Riau Syamsuar memberikan arahan kepada seluruh pengurus Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau masa khidmat 2022-2027 yang baru saja dilantik di Gedung Daerah Balai Srindit, Jumat (30/4/2022).
Dalam hal ini, Datuk Seri Marjohan Yusuf dilantik sebagai ketua umum Majelis Kerapatan Adat (MKA), dan Datuk Seri Taufik Ikram Jamil sebagai Dewan Pimpinan Harian (DPH) LAMR.
Syamsuar mengatakan, amanah ini suatu tanggung jawab besar yang dipercayakan oleh mayoritas unsur LAMR di Kabupaten/Kota di Riau. Menurutnya, sejalan serta selaras dengan itu pula kepercayaan dari sejumlah masyarakat Melayu, pemangku adat dan pemangku kepentingan kebudayaan lainnya tertumpu pada pengurus baru tersebut.
“Melalui kesempatan ini kami mengharapkan agar kepengurusan yang baru ini, dudukanlah tugas dan tanggung jawab yang jelas antara dewan kehormatan adat, majelis kerapatan adat, dewan pimpinan harian, lembaga adat. Dan tentunya harus jelas peran kewenangan masing-masing,” ujarnya, di Gedung Daerah Balai Serindit, Jumat (29/4/2022).
Begitu juga tugas dan tanggung jawab antara LAM di Kabupaten/Kota se Provinsi Riau dengan Lembaga Adat Provinsi Riau. Menurutnya, agar tidak bisa bercampur aduk kewenangan dari masing-masing lembaga tersebut.
“Harus jelas. Sehingga tidak sekejap ke sana dan sekejap ke sini sesuai keinginan hati,” sebutnya.
Datuk Seri Setia Amanah ini mengungkapkan, banyak yang sontak membuka mata dan pikiran akan peristiwa yang terjadi, sehingga saat ini Lembaga Adat Melayu Riau menjadi pusat perhatian serta pembicaraan banyak pihak.
Kata dia, tentu hal ini membuktikan bahwa posisi LAM Riau sangat penting sebagai simbol nilai dan adab bagi masyarakat Melayu Riau. Apalagi bagi keseimbangan Negeri Melayu yang menjunjung sejarah keberadaan kebudayaan Melayu di negeri ini.
Syamsuar juga menyampaikan tentang urgensi dalam pengelolaan kebudayaan, menurutnya, antara pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan serta para pemangku adat hendaknya terus selaras dalam mewujudkan kemaslahatan bersama di bidang kebudayaan.
“Dengan begitu kita saling mengutamakan musyawarah dalam setiap menentukan langkah dan arah kebijakan di lingkup adat Budaya Melayu di negeri ini,” ujarnya.
Ia pun berharap bahwa segala sesuatunya harus dipikirkan dengan akal yang berlandaskan iman dan ihsan. Menurutnya, baik dan benar sudah sedemikian rupa dijabarkan melalui tunjuk ajar Melayu.
“Tunjuk ajar Melayu yang merujuk kepada tuntunan Agama Islam, sebagaimana kita maklumi adat bersendikan sarak, sarak basendi Kitabullah,” pungkasnya. (Mcr)