Berita Baru, Pekanbaru - Kecelakaan kerja kembali terjadi di Wilayah Kerja (WK) Rokan Pertamina Hulu Rokan (PHR) yang menewaskan tiga pekerja PT Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLI) akibat terjatuh ke dalam kolam limbah cair pada Jumat (24/2/2023).

PT PPLI merupakan subkontraktor PT PHR di Central Mud Treating Facility (CMTF) Balam Selatan, Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Riau.

Diketahui, saat ini kasus kecelakaan kerja di WK Rokan PHR telah merenggut 10 nyawa. Kasus ini terus menjadi sorotan dari beberapa elemen masyarakat, semisal dari Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Riau.

"Kami mengutuk keras atas kelelaian dan ketidakprofesionalan PT PHR yang mengkibatkan hilangnya beberapa nyawa pekerja secara terus-menerus di WK Rokan”, kata Ketua PKC PMII Riau, Amri Taufiq.

Amri Taufiq menilai, hal ini merupakan kesalahan yang sangat fatal PT PHR sepanjang sejarah ketika beroperasi di Provinsi Riau. “Pristiwa ini harus diingat, ini adalah tragedi kemanusiaan yang harus kita angkat menjadi isu nasional. PT PHR harus bertanggungjawab penuh dan jangan ada kata saling tuding serta menyalahkan pihak lain. Karena ini kami menduga merupakan kelalaian PT PHR yang harus diusut tuntas secara hukum," ujarnya.

Meskipun kecelakaan kerja berujung maut berulangkali terjadi di WK Rokan PHR, Amri menuding bahwa belum melihat upaya nyata dan serius dari PHR. Lantas, pihaknya meminta pemerintah dan penegak hukum agar mengambil tindakan tegas serta bergerak cepat untuk mengusut kasus ini hingga tuntas. “Kami juga mengingatkan jangan ada pihak-pihak yang mencoba menutupi apalagi membackup atas kesalahan PT PHR yang dapat menimbulkan kemarahan masyarakat Riau," sebutnya.

"Kejadian ini adalah kelalaian untuk kesekian kalinya. Ini merupakan kesalahan yang fatal dan tidak dapat ditolerir lagi. Ini kelalaian yang menyebabkan korban jiwa dan harus ditindak lanjuti segera oleh pemerintah dan aparat penegak hukum. Ini adalah bukti kalau Managemen PT PHR amburadul dan tidak becus serta merupakan sebuah praktek human error”, imbuhnya.

Amri menambahkan penilaiannya, ia mendufa kalau PT PHR sudah ceroboh dalam menentukan rekanan kerja.

"Dengan demikian kami minta agar kontrak PT PPLI harus segera diputus oleh PHR supaya tidak akan ada jatuh korban lagi di WK Rokan PHR," katanya.

Secara moral dan etika, Amri mengatakan, mestinya dengan kejadian kecelakaan kerja berujung maut yang sudah menewaskan lebih dari 10 orang sudah selayaknya Direktur Utama PHR Jaffe Arizon Suardin harus segera mundur dan melepaskan jabatannya.

Selain itu, PMII Riau juga meminta Dirut Pertamina untuk segera mengevaluasi Management PHR serta mencopot Jaffe A Suardin dari Jabatan Dirut PHR.

“Ini adalah persoalan nyawa manusia yang sangat fundamental, makanya jangan diabaikan. Kami akan segera melakukan konsolidasi akbar serta akan mengawal tuntutan ini sampai di indahkan oleh pihak-pihak yang berwenang. Bila perlu kader dan anggota PKC PMII Riau melakukan aksi demontrasi didepan PHR sampai tuntutan ini benar-benar direalisasikan," pungkas Amri.

Berita Baru, Pekanbaru - Puluhan mahasiswa berunjuk rasa di depan kantor Gubernur Riau, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Pekanbaru, Rabu (9/11/2022). Dalam aksinya, massa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) itu membakar ban bekas.

Pantauan Beritabaru di lokasi, aksi pembakaran ban bekas itu terjadi pada pukul 16.45 WIB.

Selain bakar ban, sempat terjadi aksi saling dorong antara massa aksi dengan aparat kepolisian lantaran para demonstran berusaha memanjat pagar dan memaksa masuk ke dalam kantor Gubernur Riau, namun dihalangi oleh pihak keamanan yang membentuk barikade.

Sejumlah perwakilan mahasiswa saling bergantian menyampaikan orasinya.

Para demonstran itu meminta Gubernur Riau memberikan transparansi data terkait rekomendasi CSR dari BRKS untuk bantuan beasiswa, bantuan pembangunan sekolah dan bantuan fasilitas rumah ibadah. "Kami meminta Bapak Syamsuar memberikan transparansi data, sebab kami menduga hasil rekomendasi CSR untuk beberapa bantuan itu tidak pernah dilaporkan secara detail oleh Bapak Syamsuar selaku Gubernur Riau," kata perwakilan demonstran, Ahmad Fauzi.

Kemudian, para pengunjuk rasa juga meminta Gubernur Riau segera melakukan evaluasi dan memecat Komut dan Dirut BRKS. Mereka menilai, dua pimpinan di BRKS itu tidak becus dalam bekerja.

Usai menyampaikan orasi di depan kantor Gubernur Riau, massa aksi melanjutkan aksinya di kantor pusat BRKS yang bersebelahan dengan kantor Gubernur. Aksi tersebut juga diwarnai dengan pembakaran ban bekas dan terjadi aksi saling dorong dengan aparat kepolisian.

Dalam tuntutannya, mereka mendesak agar Dirut dan Komut BRKS mundur dari jabatannya.

"Kami menilai selama ini Dirut BRKS yaitu tidak mampu bekerja untuk membawa BRKS ke arah yang lebih baik dan menjadi besar. Menurut kami, beliau hanya mampu menjadikan BRKS sebagai tempat penampungan sementara dari uang APBD se Riau tanpa mampu melakukan terobosan-terobosan dan inovasi untuk membesarkan BRKS," ujar Ahmad Fauzi.

"Kami juga meminta Bapak Syahrial Abdi yang saat ini menjabat sebagai Kepala Bapenda Riau untuk mundur dari jabatannya di BRKS sebagai Komut," imbuhnya.

Tak hanya itu, kata Ahmad Fauzi, ada beberapa lagi poin tuntutan mereka, diantaranya, meminta Otoritas Jasa Keungan (OJK) mengusut tuntas dugaan uang perjalanan dinas yang dipakai selama satu bulan oleh Andi Buchori selaku Dirut BRKS.

"Segera lakukan evaluasi terhadap Andi Buchori yang diduga membawa kroni-kroninya dari Bank Muamalat yang dipekerjakan di BRK Syariah," tudingnya.

Secara terpisah, Ketua Koordinator Cabang PMII Riau-Kepulauan Riau, Abdul Rouf mengatakan bahwa mereka juga meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit terhadap Dana Tamtim yang diterima oleh jajaran Komisaris dan Direksi BRKS. Rouf menduga dana yang dibagi-bagikan itu jumlahnya mencapai Rp 25 miliar setiap tahunnya.

"Kami melihat hal ini tidak wajar, sebab kami menganggap masih banyak hal lainnya yang lebih penting untuk penggunaan dana tersebut, misalnya untuk membenahi BRK Syariah agar lebih baik," kata Abdul Rouf.

Selain itu, menurut Abdul Rouf, dana tamtim tersebut juga lebih layak dipergunakan untuk kepentingan masyarakat Riau, mengingat Pemprov Riau merupakan pemegang Saham mayoritas di BRKS.

"Permintaan kami juga agar Gubernur Riau tidak terlalu banyak melakukan intervensi dalam tata kelola BRKS, meskipun Pemprov Riau merupakan pemegang saham mayoritasm. Sebab, sejatinya BRKS itu merupakan badan usaha milik daerah (BUMD) dan bukan badan usaha milik gubernur(BUMG)," sebutnya.

Berita Baru, Pekanbaru - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menggelar aksi di depan kantor Gubernur Riau, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Pekanbaru, Senin (10/10/2022).

Aksi tersebut digelar untuk menuntut Gubernur Riau, Syamsuar, mundur dari jabatannya. Mereka menilai orang nomor satu di Riau itu gagal dan sewenang-wenang.

Pantauan Beritabaru.co, massa aksi membawa spanduk berukuran sekitar 1×3 meter yang bertuliskan "Pak Gubernur Silahkan Mundur, Riau Ini Terlalu Besar, Kamu Tidak Akan Kuat".

Beberapa atribut demo lainnya seperti bendera dan poster tuntutan turut bertebaran diantara kerumunan massa aksi.

"Kami meminta Gubernur Riau memberikan transparansi data terkait rekomendasi CSR dari BRK Syariah terkait bantuan beasiswa, bantuan bangunan sekolah dan bantuan fasilitas rumah ibadah," kata Koordinator Lapangan, Ahmad Fauzi dalam orasinya.

Tuntutan lainnya, massa aksi meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit terhadap keuangan BRK Syariah.

"Kami meminta BPK agar melakukan audit, sebab kami menduga adanya bonus yang diterima oleh Komisaris dan beberapa Direksi sebesar Rp 1 miliar setiap tahunnya," ujar Fauzi.

"Kami melihat hal ini tidak wajar, sebab kami menganggap masih banyak hal lainnya yang lebih penting untuk dana itu dipergunakan, baik itu untuk membenahia BRK Syariah dan kepentingan masyarakat Riau," imbuhnya.

Mereka juga meminta Gubernur Riau, Syamsuar, agar tidak terlalu banyak intervensi terkait tata kelola BRK Syariah. "Meskipun Pemprov pemegang saham mayoritas, akan tetapi BRK ini adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bukan melainkan Badan Usaha Milik Gubernur (BUMG)," sebutnya.

Selain meminta Gubernur Riau, Syamsuar, untuk mundur, mereka juga meminta Kepala Bapenda Riau, Syahrial Abdi, mundur dari jabatannya sebagai Komisaris Utama BRK Syariah. "Meminta Komisaris Utama BRK Syahrial Abdi untuk mundur dari jabatannya, sebab sampai saat ini masih rangkap jabatan sebagai Kepala Bapenda Riau," katanya.

Tak hanya soal BRK, massa aksi juga menyampaikan tuntutan lainnya. Mereka meminta Kejaksaan Tinggi Riau untuk terus melakukan pengembangan terhadap kasus korupsi dana hibah bantuan sosial di Kabupaten Siak.

"Usut tuntas keterlibatan Bupati saat itu yakni Gubernur Riau sekarang," teriak Fauzi dalam orasinya.

Usai menyampaikan tuntutannya, massa aksi yang dikawal polisi dan Satpol PP tampak ditemui oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setdaprov Riau, Masrul Kasmy.

Namun massa enggan mendengar tanggapan dari Masrul dan meminta agar sang Gubernur yang memberikan tanggapan.

Secara terpisah, Ketua Pengurus Koordinator Cabang PMII Riau-Kepri, Abdul Rouf mengatakan, aksi tersebut tidak hanya berhenti disitu saja. Ia dan organisasinya akan melakukan aksi lagi pada pekan depan.

"Insyaallah minggu depan kita akan melakukan aksi dengan tuntutan yang sama serta akan membawa massa yang lebih banyak lagi," kata Abdul Rouf.

Berita Baru, Pekanbaru - Video biduan dangdut yang bernyanyi dan bergoyang pada acara pembukaan Tournamen Golf piala Gubernur Riau Cup XXX dikecam masyarakat. Selain dianggap tak pantas, kejadian itu dikecam lantaran juga sambil bersempena HUT Riau yang ke-65.

Hal tersebut pertama kali jadi perbincangan setelah sebuah video berdurasi 30 detik tersebar melalui aplikasi perpesanan WhatsApp. Dalam video itu, sang biduan yang mengenakan pakaian mini ketat terlihat bernyanyi dan bergoyang bahkan sempat jongkok di atas meja.

Tampak juga dalam video itu, biduan perempuan tersebut juga mendapat saweran dari para tamu undangan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, acara tersebut diselenggarakan di salah satu hotel bintang lima.

Video tersebut menuai kecaman. Salah satunya datang dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).

Ketua Pengurus Koordinator Cabang PMII Riau-Kepulauan Riau, Abdul Rouf, mengecam aksi itu.

"Kita sangat menyayangkan kejadian tersebut, selain adanya acara tournamen golf piala Gubernur Riau, tetapi mereka juga sambil bersempena merayakan hari jadi Riau yang ke-65," kata Abdul Rouf.

Menurut Abdul Rouf, kejadian tersebut tidak mencerminkan Provinsi Riau yang notabene dikenal sangat menjunjung adat dan budaya serta identik dengan islam.

"Apalagi video ini telah beredar di publik, kemudian terpampang jelas wajah Bapak Gubernur Riau di spanduk acara tersebut," katanya.

PMII Riau-Kepri menuntut pihak yang berwenang untuk memanggil panitia penyelenggara. Selain itu, PMII juga meminta panitia dan sang biduan untuk meminta maaf kepada masyarakat Bumi Lancang Kuning.

"Sangat tidak etis, apalagi di video lainnya juga jelas terlihat laki-laki yang berjogetan sangat dekat dengan biduan di atas pentas sambil menyawer uang, ini kan sudah tersebar kemana-mana," ucap Abdul Rouf.

"Jelas kami menuntut kepada Pemprov Riau untuk memanggil panitia untuk meminta maaf kepada masyarakat. Kalaupun ada unsur terkait pornoaksi dalam kejadian tersebut, kami mendesak agar aparat penegak hukum mengusutnya," tutup Abdul Rouf.

Berita Baru, Jakarta - Mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri Irjen Pol FS ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap ajudannya, yaitu Brigadir Yosua atau Brigadir J. Hal ini disampaikan oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

Irjen Pol FS diduga sebagai orang yang memerintahkan penembakan terhadap ajudannya itu.

Kapolri mengungkapkan bahwa dalam kasus terbunuhnya Brigadir J tidak ditemukan fakta peristiwa tembak menembak seperti yang dilaporkan awal.

"Peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap saudara J. Dilakukan saudara RE atas perintah saudara FS," kata Kapolri saat pelaksanaan Konferensi Pers di Mabes Polri, Selasa (9/8/2022).

Kapolri mengatakan, timsus Polri juga melakukan pengawasan pemeriksaan khusus terhadap Irjen Pol FS atas dugaan melakukan pelanggaran prosedur dalam penanganan tindak pidana meninggalnya Brigadir J.

Pelanggaran prosedural yang dilakukan Irjen Pol FS yaitu diduga tidak profesional terhadap penanganan TKP serta mengambil CCTV di sekitar TKP.

Dalam pelanggaran etik ini, Irjen Pol FS ditempatkan di tempat khusus yakni di Mako Brimob, dan mendapatkan hak sebagaimana tahanan sejak Sabtu (6/8/2022).

Sementara itu, dalam perkara tersebut timsus Polri juga telah memeriksa 25 personel Polri yang diduga melanggar prosedur tidak profesional dalam menangani olah tempat kejadian perkara (TKP) yaitu di Duren Tiga, Jakarta Selatan.

Dari 25 orang tersebut, sebanyak 4 personel Polri ditempatkan di tempat khusus, salah satunya adalah Irjen Pol FS. Mereka ditahan selama 30 hari kedepan di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, guna kepentingan pemeriksaan lebih lanjut.

Berita Baru, Kampar - Kebakaran hebat terjadi di Pasar Flamboyan, Desa Tanjung Sawit, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Riau. Sebanyak 7 kios milik para pedagang ludes dilahap si jago merah.

Peristiwa nahas itu terjadi sekitar pukul 18.45 WIB, Jumat (22/4) petang tadi. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu.

Bhabinsa Koramil 16 Tapung, Serda Sukiran, mengatakan bahwa api pertama kali dilihat warga sekitar muncul dari salah satu kios milik pedagang bernama Darisun.

"Saat diketahui, asap hitam tebal sudah keluar dari kios tersebut. Dan warga langsung melaporkan kepada kami. Setelah mendapatkan laporan itu, kami langsung menghubungi tim pemadam kebakaran," kata Sukiran, Jumat malam.

Namun, karena jauhnya lokasi, tim pemadam kebakaran baru tiba sekitar satu jam kemudian, sekitar pukul 19.45 WIB. Dan saat itu kebakaran sudah membakar tujuh kios yang ada.

"Tim pemadam kebakaran kemudian langsung membantu warga, TNI dan Polri yang sebelumnya sudah melakukan upaya pemadaman seadanya. Dan api baru bisa dipadamkan sekitar pukul 20.48 WIB," terangnya.

Sukiran mengatakan, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Namun, kerugian akibat terbakarnya 7 kios pedagang itu diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah.

"Penyebab kebakaran diduga adanya hubungan pendek arus listrik di kios milik bapak Darisun," pungkasnya. (Mcr)

Berita Baru, Pekanbaru - Aksi unjuk rasa yang digelar Aliansi Mahasiswa Seluruh Riau di depan Kantor DPRD provinsi Riau, Senin (11/4/2022), berjalan dengan tertib.

Berdasarkan pantauan Beritabaru.co, gabungan BEM yang terdiri dari 18 perguruan tinggi se-Riau mulai memadati ruas Jalan Sudiriman, di depan Kantor DPRD Riau hari ini pukul 13.50 WIB.

Terlihat ratusan petugas gabungan, terdiri dari polisi, TNI dan Satpol PP berjaga-jaga dengan menyusun barikade di depan pintu gerbang DPRD Riau, guna mengamankan jalannya aksi mahasiswa tersebut.

Dalam aksi kali ini terpantau tidak ada terjadi kerusuhan atau berjalan dengan tertib.

Massa aksi dalam menyampaikan aspirasinya menuntut sejumlah point persoalan, salah satunya terkait minyak goreng yang mahal dan langka di Riau, padahal daerah dengan julukan Bumi Lancang Kuning ini merupakan salah satu penghasil cruid palm oil (CPO) terbesar di Indonesia.

"Salah satu tuntutan kita pada hari ini adalah terkait produksi CPO, mengapa minyak goreng sampai hari ini masih juga sulit ditemui dan mahal di Riau?, padahal daerah ini kan merupakan salah satu penghasil CPO terbesar di Indonesia, namun faktanya seluruh ibu-ibu sangat sulit menemukan minyak goreng dan harganya pun yang sulit di jangkau dan tidak ada keberpihakan pemerintah terhadap rakyat, maka dari itu kami meminta agar Pemerintah dan DPRD segera bersikap," kata Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Lancang Kuning, Jimmy Saputra Nasution dalam menyampaikan orasinya, Senin (11/4).

Jimmy menyampaikan tuntutan lainnya, meminta Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi segera menstabilkan harga bahan pokok.

Kemudian, meminta Presiden Jokowi segera menstabilkan harga BBM. Lalu, mereka juga meminta agar Pemerintah menunda dan mengkaji ulang Undang-undang IKN.

Selanjutnya, dalam orasi yang disampaikan Jimmy, dalam aksi ini juga menuntut dan mendesak Presiden selaku Kepala Negara segera menyelesaikan konflik agraria, khususnya di Riau.

"Menuntut presiden untuk menghadirkan Perpu atas UU KPK nomor 19 tahun 2019 serta kembalikan marwah KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi, dan tegakkan TAP MPR nomor 11 tahun 1998," jelas Jimmy.

Usai menyampaikan sejumlah poin-poin tuntutanya, massa aksi mendesak agar bisa bertemu langsung dengan pimpinan dewan, yaitu Ketua DPRD Riau, untuk menyampaikan aspirasi serta tuntunannya dihadapan wakil rakyat tersebut.

Tak berselang lama, massa aksi pun langsung ditemui oleh Ketua DPRD Riau Yulisman. Pimpinan dewan ini pun langsung memberikan tanggapannya di atas mobil komando aksi.

Yulisman mengatakan, sangat mengapresiasi mahasiswa yang melakukan aksi untuk menyampaikan aspirasi dengan tertib dan tentram, serta mengapresiasi gerakan mahasiswa pada hari ini.

"Saya merasa bangga pada hari ini, sebab mahasiswa Riau masih menjalankan tugasnya sebagai agent of change and social control, saya berpesan tetap pertahankan nilai idealisme kalian ini," ujar Yulisman saat menemui peserta aksi di atas mobil komando.

Yulisman berujar, tuntutan yang telah disampaikan massa aksi akan diterima dan akan proses lebih lanjut oleh pihaknya.

"Kami telah mendengar dengan seksama dan bersama tuntutan mahasiswa pada hari ini, kami sebagai wakil rakyat akan menindaklanjuti tuntutan tersebut dan akan kami sampaikan ke alamat yang ditujukan," pungkasnya.

Tak hanya di Riau, aksi serupa juga digelar di sejumlah daerah. Tercatat, di beberapa daerah seperti Palu, Bandung, Semarang, Palembang, Samarinda, Makassar, Ambon, dan Manokwari turut melangsungkan demo 11 April bersamaan dengan Jakarta di Istanan Presiden.

Penulis: Sahrizal

Berita Baru, Pekanbaru - Ratusan massa aksi yang mengatasnamakan Aliansi Perempuan Riau Peduli melakukan aksi demonstrasi di Kantor Kejaksaan Tinggi Riau, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Pekanbaru, Jumat (8/4/202).

Aksi tersebut merupakan wujud kekecewaan mereka terhadap putusan bebas dari Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memvonis bebas terdakwa pelaku dugaan pelecahan seksual terhadap mahasiswi Universitas Riau.

Berdasarkan pantauan Beritabaru.co, massa aksi ini juga membawa beberapa tulisan spanduk. Adapun isi tulisannya, "Lawan Kekerasan Seksual", "Stop Salahkan Korban", "Berduka Cita Matinya Keadilan", dan lain-lain.

"Kami perempuan Riau kecewa terhadap putusan hakim yang menyatakan vonis bebas terhadap SH pelaku pelecehan seksual mahasiswi Universitas Riau," kata Koordinator Lapangan Aksi, Fitria saat diwawancarai media.

Dalam tuntutan aksinya, Fitria mengatakan, ada 4 pernyataan sikap. Di antaranya, menolak putusan bebas terhadap pelaku pelecahan seksual Universitas Riau, mendesak Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk serius dan berkomitmen penuh dalam menangani kasus pelecehan seksual.

Kemudian, mendesak Mahkamah Agung dalam melaksanakan kasasi sesuai dengan prosedur hukum. Lalu, mengecam keras segala bentuk pelecehan seksual yang terjadi di dalam lingkungan Perguruan Tinggi di Riau, khususnya juga tindakan pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan kampus di luar Riau.

"Seperti itu yang kami sampaikan pada aksi kali ini," tegasnya.

Ia kembali menegaskan, akan ada aksi selanjutnya apabila dari pihak kejaksaan tidak mengabulkan.

"Maka akan ada pergerakan selanjutnya dari kami aliansi perempuan riau peduli" cetusnya.

Pihak Kejati Riau Tanggapi Tuntutan Massa Aksi

Ratusan massa aksi yang mengatasnamakan Aliansi Perempuan Riau Peduli ini ditemui oleh Asisten Intelijen Kejati Riau, Raharjo Budi Kisnanto. Raharjo mengatakan bahwa pihaknya telah menyatakan kasasi pada Senin (4/4).

"Kami dalam hal ini selaku JPU sudah menyatakan kasasi," ujar Raharjo.

Raharjo juga berharap, dalam waktu dekat ini memori kasasi dari JPU segera diserahkan ke PN Pekanbaru untuk selanjutnya diteruskan ke MA.

"Mudah-mudahan dalam Waktu dekat ini memori kasasi dari jaksa penuntut umum segera diserahkan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk selanjutnya diteruskan ke Mahkamah Agung," pungkasnya.

Sebelumnya, pada Rabu (30/3/2022), Hakim PN Pekanbaru menyatakan SH tak bersalah atas kasus dugaan pelecehan seksual kepada mahasiswi bimbingannya.

Hakim menilai unsur dakwaan JPU tak terpenuhi, baik primair dan subsider. Atas dasar itu, hakim menyatakan Syafri Harto dibebaskan dari segala dakwaan serta tuduhan yang menjeratnya dan Syafri Harto harus dibebaskan.

Penulis: Sanarto

Berita Baru, Pekanbaru - Ratusan mahasiswa yang berasal dari Badan Eksekutif Mahasiwa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau (UIR) menggelar aksi didepan Kantor DPRD Provinsi Riau, Senin (28/3/2022).

Aksi ini dipicu akibat masih mahalnya harga minyak goreng di Riau. Selain mahal, minyak goreng di Riau, khususnya Kota Pekanbaru, masih sulit ditemui atau langka di pasaran.

"Kami BEM FH UIR banyak mendengar keluhan dari masyarakat, khususnya pedagang yang mengeluh terhadap harga minyak yang mahal dan juga sulit ditemukan. Ketika kami mengumpulkan data ternyata regulasi yang dibuat sangat menyengsarakan rakyat dan juga tidak bisa direalisasikan," kata Ketua BEM FH UIR, Dedi Sofhan yang juga selaku Koordinator Umum dalam aksi ini saat menyampaikan orasinya.

Berdasarkan pantauan Beritabaru.co, para peserta aksi membawa spanduk yang bertuliskan macam-macam tuntutan dan boneka pocong.

Dalam aksi ini mereka menuntut agar pemerintah segera menstabilkan harga minyak goreng, serta menindak tegas adanya dugaan mafia dan instansi yang terlibat kasus ini.

Tak hanya itu, BEM FH UIR meminta pemerintah untuk menjaga kestabilan harga pangan menjelang bulan Ramadhan.

Kemudian mereka juga menuntut Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi agar mencopot Menteri Perdagangan.

Mereka menganggap Muhammad Lutfi selaku Mendag RI telah gagal dalam menjalankan tugasnya.

"Diharapkan pemerintah kedepannya dalam membuat aturan agar mendiskusikannya terlebih dahulu bersama publik, serta perlunya mahasiswa menjadi controlling supaya regulasi yang dibuat agar bisa dikritisi," ujar Dedi.

Peserta aksi ini ditemui oleh Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Provinsi Riau, Erick Oktavianda.

Erick mengatakan bahwa tidak ada satupun anggota dewan yang berada di kantor. Erick tak menjelaskan apa alasannya.

Kata Erick, ia akan menyampaikan aspirasi mahasiswa UIR tersebut kepada pimpinan dewan.

"Kami dari Sekretariat DPRD Riau menerima tuntutan aksi ini, dan selanjutnya akan kami sampaikan kepada pimpinan," ujar Erick.

Usai ditemui Kabag Setwan, para peserta aksi pun membubarkan diri.

Penulis : Sahrizal