Berita Baru, Rokan Hulu - Jalan penghubung antar Desa Sei Kandis menuju Ibu Kota Kecamatan Pendalian, Kabupaten Rokan Hulu, mengalami kerusakan parah.

Kondisi tersebut menyebabkan warga di wilayah itu khususnya para sopir yang biasanya melintasi jalan tersebut mengeluh karena hingga kini ruas jalan yang mengalami kerusakan tak kunjung diperbaiki.

"Jalan ini rusak sudah sangat lama tapi belum juga diperbaikan. Kerusakan akses jalan tersebut sangat menghambat laju perekonomian warga sekitar, apalagi kalau dilanda hujan, sudah seperti kubangan," kata Ujang salah seorang warga Sei Kandis kepada Beritabaru, Senin (3/4/2023).

Ujang menceritakan, selama ini untuk bisa melalui ruas jalan provinsi itu warga sekitar berinisiatif secara swadaya membeli material sirtu (pasir dan batu) untuk menyirami badan jalan yang rusak.

"Sudah sering disiram sertu, namun tidak bertahan lama, material hilang terbenam tanah," ungkap Ujang.

Ujang menambahkan, akibat dari kerusakan jalan itu juga membuat kesulitan warga sekitar untuk berangkat sekolah.

"Banyak warga yang berharap agar Pemerintah Provinsi Riau bisa lebih peduli terhadap pembangunan jalan desa yang berada di perbatasan, di samping pembangunan yang merata juga bisa meningkatkan perekonomian warga sekitar," harapnya.

"Sangat memprihatinkan pak, kalau jalan tidak bisa dilalui mobil, harga sembako di desa ini naik, sedangkan harga produksi masyarakat menurun karena akses yang sulit dilalui," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPRPKPP Riau Arif Setyawan mengatakan, dalam minggu ini pihaknya akan segera mengerjakan pembangunan jalan penghubung tersebut.

"Akan segera kami kerjakan dalam minggu ini", kata Arif Setyawan saat dikonfirmasi Beritabaru, Senin (3/4/23) pagi.

Arif juga menegaskan, secara administrasi yakni proses kontrak pekerjaan sedang berjalan dan akan segera mengerjakan pembangunan di jalan penghubung tersebut.

Penulis: Rahmat

Berita Baru, Pekanbaru - Dalam Program Tanya Jaksa, Kejaksaan Tinggi Riau mengangkat tema 'Menuju Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)'.

Raharjo mengatakan, Kejati Riau telah melaksanakan pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK-WBBM dimana seluruh pegawai menandatangani pakta integritas dan komitmen bersama.

Selain itu, ia mengungkapkan bahwa jajaran Forkopimda secara langsung juga turut memberi dukungan Kejati Riau untuk meraih WBK dan WBBM.

"Untuk mewujudkan Kejati Riau dalam menerapkan WBK dan WBBM, terdapat 6 area perubahan yang telah dilakukan Kejaksaan Tinggi Riau," ujar Asintel Kejati Riau, Raharjo Budi Kisnanto melalui keterangan tertulisnya yang diterima Beritabaru dari Kasi Penkum dan Humas Kejati Riau, Bambang Heripurwanto.

Adapun 6 area tersebut yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Pada area I yaitu Manajemen Perubahan, kata Raharjo, indikator-indikator yang diperhatikan yaitu penyusunan tim kerja, dokumen rencana kerja, pemantauan dan evaluasi pembangunan ZI menuju WBK/WBBM, serta perubahan pola piker dan budaya kerja.

Lanjutnya, pada area II yaitu Penataan Tata Laksana, indikator-indikatornya yaitu prosedur operasional tetap, e-office (sistem perkantoran berbasis teknologi informasi), dan keterbukaan informasi publik.

"Kemudian area III ialah Penataan Sistem Manajemen SDM. Pada area ini terdapat indikator perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi, pola mutasi internal, pengembangan pegawai berbasis kompetensi, penetapan kinerja individu, penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai, dan sistem informasi kepegawaian," paparnya.

Kemudian untuk area IV adalah Penguatan Akuntabilitas Kinerja. Raharjo berujar bahwa terdapat 2 indikator pada area ini, di antaranya, keterlibatan pimpinan dan Pengelolaan akuntabilitas kinerja.

Lalu pada area V yaitu Penguatan Pengawasan. Adapun indikator-indikatornya, kata Raharjo, meliputi pengendalian grafitikasi, penerapan sistem pengawasan internal pemerintahan (SPIP), pengaduan masyarakat, whistle blowing system, penanganan benturan kepentingan, dan penyampaian laporan harta kekayaan pegawai.

"Pada area VI yaitu Peningkatan Kualitas Layanan Publik. Adapun indikator-indikatornya adalah standar pelayanan, budaya pelayanan prima, dan penilaian kepuasan terhadap pelayanan," pungkasnya.

Berita Baru, Pelalawan - Bupati Pelalawan telah menetapkan tujuh program andalan yang dapat mendukung komitmen Indonesia untuk mencapai target penyerapan karbon emisi dalam skema Forest and other Land Uses (FoLU) Net Sink 2030.

Tujuh program tersebut difokuskan pada restorasi dan pemulihan ekosistem Semenanjung Kampar dan Suaka Margasatwa Kerumutan.

Bahkan program ini sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pelalawan.

Hal itu disampaikan Bupati Pelalawan, H Zukri Misran saat membuka diseminasi insitiatif yang bertajuk "Restorasi dan Pemulihan ekosistem Semenajung Kampar dan Kerumutan dengan Pendekatan Forest and Other Land Uses (FoLU) Net Sink 2030 di Pelalawan".

Kegiatan ini diselenggarakan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Koalisi Serumpun yakni Perkumpulan Elang, Manka, Eco Nusantara dan Paradigma.

Acara tersebut juga dihadiri sejumlah kepala dinas, kepala desa se-Pelalawan, sejumlah LSM dan media.

Bupati Zukri mengatakan, tujuh program itu merupakan bagian penting dari arah pembangunan yang ia sebut sebagai “Visi Pelalawan Sejuk”.

Adapun tujuh program tersebut, di antaranya, penyelesaian lahan perkebunan sawit dalam kawasan hutan, revitalisasi Sungai Kerumutan, penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG).

Kemudian, reboisasi tutupan hutan yang sudah rusak di ekosistem Semenanjung Kampar dan Suaka Margasatwa Kerumutan, percepatan pengelolaan hutan dalam skema perhutanan sosial dan pemanfaatan potensi jasa lingkungan seperti ombak Bono.

“Ekosistem Semenanjung Kampar dan Kerumutan merupakan hamparan gambut luas yang penting, relatif baik dan menjadi pusat perhatian dunia yang berada di Provinsi Riau. Secara umum, Kami Pemerintah Kabupaten Pelalawan mendukung inisiatif Restorasi dan Pemulihan Ekosistem Semenanjung Kampar dan Kerumutan dengan pendekatan FoLU net sink sebagai solusi iklim global dan kontribusi kabupaten terhadap komitmen pemerintah Indonesia dalam penurunan emisi GRK (Gas Rumah Kaca),” kata Zukri Misran di Ruang Rapat Utama Bupati Pelalawan, Selasa (20/9/2022).

Diketahui, total luasan ekosistem Semenanjung Kampar seluas 697.867,1 hektar, sekitar 60 persen berada di wilayah Kabupaten Pelalawan. Sedangkan untuk Ekosistem Kerumutan yang luasnya 1.333.525,7 hektar, sekitar 25,32 persen masuk ke Kabupaten Pelalawan sebesar 337.680,8 hektar.

Dari luasan keseluruhan ekosistem Semenanjung Kampar dan Kerumutan, secara administrasi berada di 27 desa yang berada di Kabupaten Pelalawan.

Dalam hal percepatan program perhutanan sosial (PS), Zukri mengatakan, Pemerintah Kabupaten kini terus mendorong pengalokasian wilayah kelola perhutanan sosial seluas 12.113,90 hektar untuk di 11 Desa di Semenanjung Kampar dan seluas 9.816 hektar di 17 Desa di sekitar SM Kerumutan.

Sedangkan program reboisasi, lanjut Zukri, akan fokus pada wilayah kelola PS yang hutannya sudah rusak. “Pemerintah Kabupaten Pelalawan telah menyelesaikan tahapan penyusunan dokumen RPPEG hingga final. Penyusunan dokumen RPPEG menjadi penting karena memuat rencana jangka panjang pengelolaan dan perlindungan lahan gambut untuk 30 tahun ke depan yaitu 2020 – 2050,” ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Perkumpulan Elang, Janes Sinaga mengatakan, komitmen Bupati Pelalawan mendukung upaya restorasi dan pemulihan Semenanjung Kampar juga harus fokus pada upaya untuk memberikan keadilan wilayah kelola kepada masyarakat.

Menurut Janes, melakukan perbaikan lingkungan, kesejahteraan masyarakat menjadi point penting dalam komitmen ini.

“Komitmen Bupati Pelalawan terkait wilayah kelola masyarakat, baik skema perhutanan sosial maupun penyelesaian sawit dalam kawasan hutan, merupakan sebuah langkah Positif dalam mendukung restorasi Semenanjung Kampar - Kerumutan," kata Janes.

Menurutnya, hal ini akan mendorong pengelolaan berkelanjutan sehingga bisa membawa kesejahteraan masyarakat.

"Lebih jauh, komitmen ini diharapkan juga mampu memungkinkan pemulihan lingkungan dan sekaligus menjaga kekayaan keanekaragaman hayati," ujar Janes.

Hal senada juga disampaikan oleh Direktur Eksekutif Perkumpulan Manka, Juliarta Bramansa Ottay. Ia mengatakan, komitmen Kabupaten Pelalawan dalam kebijakan pelalawan sejuk, RPPEG dan sinergi dengan SM Kerumutan merupakan kontribusi yang dibutuhkan bagi kawasan ekosistem penting di Indonesia seperti semenanjung Kampar dan Kerumutan.

“Keteladanan dalam mengelola ruang hidup yang baik bagi masyarakat dan juga berbagai biodiversitas akan memberikan peluang kelestarian bagi kekayaan hayati kita seperti harimau dan juga manfaat kualitas hidup yang baik bagi generasi mendatang,” kata Juliarta.

Sementara itu, Direktur Eksekutif EcoNusantara Zul Fahmi mengatakan, kawasan lansekap Semenanjung Kampar dan Suaka Margasatwa Kerumutan, saat ini pengelolaannya terdistribusi dalam beberapa skema baik perizinan yakni HPH RE, HTI, HGU perkebunan sawit.

Selain izin pengelolaan, bagian hutan ini juga telah diperuntukkan sebagai kawasan konservasi, perhutanan sosial dan perkebunan swadaya masyarakat.

“Dukungan dan kerjasama (kolaborasi) para pihak merupakan kunci utama untuk mencapai keberhasilan dalam pemulihan kawasan gambut pada dua lanskap tersebut,” ujar Zul Fahmi.

Berita Baru, Pekanbaru - Kepala Kejaksaan Tinggi Riau Supardi melakukan pertemuan dengan Komandan Resor Militer 031/Wira Bima Brigjen TNI Perlindungan Hutagalung dalam rangka kunjungan kerja dan silaturahim.

Pertemuan Kajati Riau Supardi dengan Danrem 031/Wira Bima Brigjen TNI Perlindungan Hutagalung dilakukan di Markas Korem O31/Wira Bima, Pekanbaru, Selasa (30/8).

Supardi didampingi sejumlah pejabat Kejati Riau dalam kunjungan itu. Diantaranya, Wakajati Riau Akmal Abbas, Asisten Tindak Pidana Umum Martinus, Asisten Pidana Militer Kolonel (KH) Faisol.

"Silahturahmi ini bertujuan untuk lebih memperkuat sinergitas antara Kejaksaan Tinggi Riau dengan TNI, khususnya Komando Resor Militer, dalam rangka menciptakan situasi dan kondisi keamanan untuk mendukung pembangunan di seluruh wilayah Provinsi Riau," kata Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Riau, Bambang Heripurwanto dalam keterangannya, Selasa (30/8/2022).

Dalam pertemuan itu, Supardi juga berharap adanya dukungan dan kerja sama dengan Korem 031/Wira Bima dalam menjalankan tugas dan fungsi Kejaksaan Tinggi Riau dalam penegakan hukum serta dukungan dalam melaksanakan program kerja Kejaksaan Tinggi Riau dan jajarannya di Provinsi Riau.

"Komandan Korem 031/Wira Bima, Bapak Brigjen TNI Perlindungan Hutagalung sangat menyambut baik kunjungan kerja silaturahim ini dan akan bersinergi untuk mendukung tugas dan fungsi serta mendukung program-program kerja Kejaksaan Tinggi Riau," ujar Bambang.

Sekadar untuk diketahui, Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, Supardi baru tiba dan menjalankan tugas di Provinsi Riau usai dilantik oleh Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin pada Senin, 22 Agustus 2022 di Kejaksaan Agung.

Sebelumnya, Supardi menjabat sebagai Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung. Ia menggantikan Kepala Kejati Riau sebelumnya yaitu, Jaja Subagja.

Sementara itu, Jaja Subagja menduduki jabatan baru sebagai Direktur Penuntutan pada Jaksa Agung Muda bidang Pidana Militer Kejaksaan Agung.

Berita Baru, Pekanbaru - Kepala Kejaksaan Tinggi Riau Supardi melakukan kunjungan kerja sekaligus silaturahim kepada sejumlah pejabat Riau, mulai dari Gubernur Riau Syamsuar hingga Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru.

Pertemuan Kajati Riau Supardi dengan Gubernur Riau Syamsuar dilakukan di Kediaman Gubernur Riau, Balai Serindit, pada Senin (29/8) kemarin.

Supardi didampingi sejumlah pejabat Kejati Riau dalam kunjungan itu. Diantaranya, Wakajati Riau Akmal Abbas, Asisten Pembinaan Robinson Sitorus, dan Asisten Tindak Pidana Khusus Tri Joko.

"Kunjungan Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, selain memperkenalkan diri sebagai pejabat baru, sekalian kunjungan kerja ke Gubernur Riau dalam rangka mengharapkan dukungan dan meningkatkan sinergi kolaborasi dengan jajaran Forkopimda Provinsi Riau dalam penegakkan hukum," kata Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Riau, Bambang Heripurwanto dalam keterangannya, Selasa (30/8/2022).

Dalam pertemuan itu, Supadi juga berharap adanya dukungan dan kerja sama dengan Provinsi Riau dalam menjalankan tugas dan fungsi Kejaksaan Tinggi Riau. Sementara itu, Gubernur Riau Syamsuar pada kesempatan itu menyambut baik kunjungan kerja dan silaturahim Kepala Kejaksaan Tinggi Riau yang baru dan mengharapkan sinergi kolaborasi yang lebih optimal antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Kejaksaan Tinggi Riau.

Usai bertemu dengan Gubernur Riau, pada hari yang sama, Senin (29/30), Kajati Riau bertemu dengan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, Harun.

Pertemuan Kajati Riau dengan Ketua PTA Pekanbaru dilakukan di Kantor Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru.

"Kepala Kejaksaan Tinggi Riau mengharapkan dukungan dan lebih meningkatkan sinergi antar lembaga, khususnya dengan Pengadilan Tinggi Agama, untuk mendukung fungsi dan tugas Kejaksaan Tinggi Riau dalam melakukan penegakkan hukum dan mendukung program-program kerja Kejaksaan Tinggi Riau," ujar Bambang.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, Harun menyambut baik kunjungan kerja Kajati Riau yang baru Supardi dan akan mendukung program kerja Kejaksaan Tinggi Riau dan jajarannya di Provinsi Riau.

Berita Baru, Jakarta - Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar dr Zulhendra Das'at mengunjungi Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Selasa (16/8/2022).

Kunjungan tersebut guna membahas upaya percepatan program pemerintah untuk pencapaian vaksinasi Covid-19 Nasional serta menindaklanjuti surat edaran Kemenkes terkait upaya percepatan peningkatan cakupan vaksinasi covid-19.

Zulhendra mengatakan bahwa saat ini capaian vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Kampar, baru mencapai 1.143.102 dosis.

"Kunjungan kita untuk membahas penambahan dosis vaksin, sebab saat ini Kampar masih memerlukan sebanyak 331.496 dosis untuk mencapai target Nasional," kata Zulhendra kepada Beritabaru, Selasa (16/8) sore.

Zulhendra mengungkapkan bahwa kunjungannya tersebut disela-sela acara penandatanganan memorandum of understanding (MoU) atau nota kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Kampar dengan Badan Riset Dan Inovasi (BRIN) yang digelar di Ruang Rapat Inovasi (smart) Room Lantai 3, Gedung BJ Habibie Jl. M.H. Thamrin No. 8, Jakarta Pusat, pada Senin (15/8).

Zulhendra merincikan tambahan dosis vaksin sebanyak 331.496 dosis tersebut. Diantaranya, memerlukan 2.450 dosis vaksin moderna, 93,600 dosis vaksin Pfizer dan 235,446 vaksin Astrazeneca.

"Hal ini mengingat juga ketersedian dosis vaksin di Kabupaten Kampar hanya tersedia untuk dua hari kedepan, maka melalui sistem jemput bola ini kami optimis dosis vaksin akan dipenuhi oleh Kemenkes," pungkasnya.

Berita Baru, Pekanbaru - Perayaan Hari Ulang Tahun Provinsi Riau yang ke-65 dijadikan momentum oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menagih komitmen Gubernur Riau, Syamsuar terhadap pengakuan dan perlindungan masyarakat adat di Riau yang tertuang dalam Pergub 9 Tahun 2021 tentang Riau Hijau.

Alasan Walhi menagih komitmen Syamsuar soal perlindungan dan pengakuan masyarakat adat, sebab hari jadi provinsi itu bertepatan dengan peringatan Hari Masyarakat Adat Internasional.

Untuk diketahui, peringatan Hari Masyarakat Adat Internasional yang jatuh setiap 9 Agustus diputuskan pada 23 Desember 1994. Penentuan tanggal tersebut merujuk pada pertemuan pertama The UN Working Group on Indigenous Populations.

Direktur Eksekutif WALHI Riau, Boy Jerry Even Sembiring mengajak Pemprov Riau untuk juga mengambil semangat Hari Masyarakat Adat, bahkan jika perlu turut mengadopsi tema Hari Masyarakat Adat sebagai bagian dari perayaan HUT Riau.

Pada tahun ini, UN mengambil tema "The Role of Indigenous Women in the Preservation and Transmission of Traditional Knowledge" atau "Peran Perempuan Adat dalam Pelestarian dan Transmisi Pengetahuan Tradisional".

“Peran dan pengetahuan perempuan adat pada berbagai komunitas adat di Riau dalam upaya merawat alam harus diakui dan diapresiasi, serta terus diwariskan pada setiap generasi. Pemerintah harus mulai memperhatikan ini agar kearifan lokal dan tradisi baik yang dimiliki oleh komunitas adat pun akan terus terjaga,” ujar Boy Jerry Even Sembiring melalui keterangan tertulisnya yang diterima Beritabaru, Selasa (9/8/2022).

Boy mengatakan, Riau di usianya yang ke-65 masih menaruh urgensi pengakuan dan perlindungan masyarakat adat pada posisi minor. Menurutnya, Pemprov Riau hanya merumuskannya dalam teks kebijakan, namun tidak melakukan tindakan konkret guna mengakselerasi urgensi tersebut. Jika merujuk aturan yang ada di level provinsi, mulai dari proses pembentukan dipastikan ada partisipasi dan peran Gubernur dan perangkatnya.

Boy menilai, lambatnya proses pengakuan dan perlindungan masyarakat adat di Riau, artinya Gubernur lupa pada norma yang dibentuknya. Begitu pula dengan DPRD Provinsi Riau. Ia menilai lembaga legislatif itu abai pada kewenangan pengawasan yang melekat padanya.

Menurut Boy, lahirnya Pergub 9 Tahun 2021 tentang Riau Hijau seharusnya menjadi penguat dan pengingat Syamsuar untuk memenuhi kewajiban dan komitmennya terhadap masyarakat adat di Riau.

Boy menjelaskan bahwa dalam target rencana aksi Riau Hijau 2021-2024 terdapat komitmen perlindungan dan pengakuan masyarakat adat. Kata dia, ada lima uraian kegiatan di dalamnya.

Kesatu, identifikasi dan penelitian Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Kedua, pembentukan Gugus Tugas Masyarakat Adat. Ketiga, penguatan Kelembagaan Adat. Keempat, pemetaan Wilayah Hutan Adat.

Terakhir, penetapan Peraturan (SK/Perda) Pengakuan Masyarakat Hukum Adat/ Hutan Adat.

“Renaksi terkait masyarakat adat merupakan salah satu komitmen yang seharusnya memperkuat pelaksanaan perintah peraturan yang diundangkan oleh Pemerintah Riau dalam upaya pengakuan dan perlindungan masyarakat adat," ujar Boy.

"Renaksi ini seharusnya menjadi landasan untuk memenuhi kewajiban dua Perda yang secara spesifik memberi perintah kepada perangkat Pemerintah Provinsi untuk melakukan tindakan dan menerbitkan peraturan pelaksana perlidungan masyarakat adat,” imbuhnya.

Bersama Masyarakat Adat Menuju Riau Lebih Baik & Riau Unggul

Perayaan HUT Riau ke-65 mengangkat tema “Bersama Menuju Riau Lebih Baik dan Riau Unggul". Pilihan tema memperlihatkan Riau hendak maju secara inklusif, maju bersama tanpa ada yang ditinggalkan. Riau unggul merupakan tagline yang memperlihatkan Riau hendak menjadi yang terbaik.

WALHI Riau memberi apresiasi terhadap pilihan tema dan tagline tersebut. Sedangkan disisi lain, WALHI meminta agar Pemprov Riau tidak sekedar bermain gimmick, lantaran belajar dari pengalaman lahirnya produk kebijakan terkait masyarakat adat yang apik secara pemberian nama, namun minim dalam implementasi.

Ketua Dewan Daerah WALHI Riau, Jasmi mengatakan, penguatan kebijakan perlindungan masyarakat adat di Riau harus dijadikan kado HUT Riau ke-65. Selain itu, dukungan pemerintah untuk masyarakat adat harus dilaksanakan secara maksimal.

Sementara itu, Gubernur pernah memberikan dukungan kepada nelayan lokal dan Suku Asli Akit di Pulau Rupat, Bengkalis. Adapun dukungan itu, Syamsuar mengirim surat rekomendasi pencabutan Izin Usaha Pertambangan PT Logomas Utama kepada Menteri ESDM.

Tapi di sisi lain, pelaksanaan pembentukan kelembagaan dan kebijakan sesuai amanat Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya dan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup belum dilaksanakan.

Jasmi menilai proses pengambilan kebijakan dan tindakan seperti di Rupat memang harus dilakukan oleh Gubernur Riau, sebab hal itu untuk memenuhi pemenuhan hak masyarakat adat. Namun, Jasmi juga mendorong agar Syamsuar memenuhi komitmennya soal Riau Hijau dan pelaksanaan amanat pada Perda masyarakat adat segera dilaksanakan.

Sebab, menurut Jasmi, tanpa adanya aturan tersebut maka keberadaan masyarakat adat di Riau akan selalu rentan dalam menghadapi perebutan akses atas wilayah adat mereka.

“Preseden positif perlindungan masyarakat adat seperti di Rupat harus dilangsungkan Gubernur. Apabila kendalanya terkait lemahnya kelembagaan di level perangkat daerah, tidak menutup kemungkinan Gubernur dapat secara lebih tegas menempatkan orang yang lebih tepat untuk mengakomodasi dan mengakselerasi lahirnya kebijakan dan kelembagaan yang menunjang akselerasi pengakuan dan perlindungan masyarakat adat di Riau,” tutup Jasmi.

Berita Baru, Pekanbaru - Pejabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Muflihun bersama Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar melepas rombongan peserta jalan santai yang berlangsung di Bandar Kayangan, Kecamatan Rumbai Timur, Kota Pekanbaru, Minggu (31/7/2022).

Masyakarat tampak antusias mengikuti kegiatan ini. Mereka sudah memadati kawasan itu sejak pagi untuk mengikuti rangkaian kegiatan dalam rangka silahturahmi dan untuk menyambut Hari Jadi ke-65 Provinsi Riau.

Apalagi tidak lama lagi memasuki momen HUT Republik Indonesia. PJ Wali Kota Pekanbaru, Muflihun menyampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan jalan santai ini untuk mempererat tali silaturahmi antara pemerintah kota dengan masyarakat.

"Jalan santai ini kita gelar. Semoga bisa saling mempererat silaturahmi kita bersama," kata Muflihun dikutip dari website Pemko Pekanbaruh, pada Minggu (31/7).

Muflihun juga mengajak masyarakat untuk bergotong royong untuk menjaga kebersihan di lingkungannya. Cara ini untuk memastikan tidak ada sampah menumpuk di sekitarnya sekaligus menjaga lingkungan tetap sehat.

"Kami mengimbau masyarakat, agar kembali menggalakkan gotong royong di lingkungannya," ujar pria yang kerap disapa Uun itu.

Sementara itu, Gubernur Riau Syamsuar menyampaikan bahwa pihaknya menyambut baik jalan santai ini. Ia mengatakan bahwa agenda hari ini dalam rangka silahturahmi dan untuk menyambut Hari Jadi Ke 65 Provinsi Riau serta HUT RI.

Ia juga melihat masyarakat antusias untuk ikut dalam kegiatan ini. Ia berharap kegiatan ini semakin mempererat silaturahmi pemerintah dengan masyarakat.

"Adanya kegiatan ini juga mendorong kembalinya geliat ekonomi UMKM di daerah," harapnya. 

Berita Baru, Pekanbaru - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se Riau Daerah Pekanbaru menggelar dialog interaktif terkait sampah, banjir dan infrastruktur bertajuk "Walikota Menyapa Mahasiswa Bangkit Pekanbaru Gemilang" di Rumah Singgah Tuan Kadi, Jalan Perdagangan, Pekanbaru, pada Minggu (17/7/2022).

Diskusi tersebut merupakan hasil kerja sama BEM-SRI Daerah Pekanbaru dengan Muara Performing Art.

Pada diskusi ini, BEM-SRI Daerah Pekanbaru menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai latar belakang, yakni Pejabat (Pj) Walikota Pekanbaru Muflihun, Ketua DPRD Kota Pekanbaru Muhammad Subardi, Dandim 0301/Pekanbaru Nur Rohmanzein, Plh. Kapolresta Pekanbaru Ahmad Mamora, Kadis PUPR Kota Pekanbaru Indra Pomi, Kadis DLHK Kota Pekanbaru Hendra Afriadi, penggiat lingkungan Zulkarnain dan Akademisi Lingkungan Elviriadi.

Ketua Pelaksana Dialog, Nurhayati mengatakan, diskusi tersebut digelar untuk mengembalikan citra Kota Pekanbaru yang bersih, sehat, dan bebas dari sampah.

"Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengembalikan Kota Pekanbaru yang bersih, sehat dan bebas dari sampah. Maka dari itu kegiatan ini menjadi salah satu tempat bertukar pikiran," ujar Nurhayati yang juga merupakan Presiden Mahasiswa Universitas Awal Bros saat memberi kata sambutan, pada Minggu (17/7) malam.

Nurhayati menambahkan, usai acara dialog nanti mereka juga akan membentuk Relawan Peduli Lingkungan Kota Pekanbaru atau disingkat REPLIP.

Pj Walikota Pekanbaru, Muflihun mengucapkan terima kasih atas partisipasi mahasiswa atas terselenggaranya acara ini.

"Kami selaku pemerintah Kota Pekanbaru mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya atas partisipasi, atas kesadaran, atas kemurahan hati adek-adek untuk melaksanakan acara ini" ujarnya saat menyampaikan sambutan.

Muflihun mengatakan bahwa sejak ia menjabat telah bekerjasama dengan Camat dan Lurah se Kota Pekanbaru untuk melihat kondisi lingkungan di Kota Madani ini.

"Semenjak dilantik, saya sudah mengkordinir camat dan lurah, saya minta mereka mendata berapa titik sampah, titik jalan berlubang, dan titik banjir," katanya.

Selama 50 hari menjabat sebagai Pj Walikota, mantan Sekwan DPRD Riau ini mengklaim telah menyelesaikan 40 titik banjir di Kota Pekanbaru.

"Selama 50 hari kerja, kurang lebih 40 titik banjir yang telah kita bersihkan. Alhamdulillah beberapa kali hujan bisa menurunkan angka titik banjir," tuturnya.

Ia mengatakan bahwa dalam kurun waktu satu tahun masa jabatannya akan berkerja secara cepat dan melibatkan semua pihak bahkan mahasiswa untuk bekerjasama dengan pemerintah.

"Saya yakin dan percaya dalam durasi waktu satu tahun ini tidak akan mungkin kita kerja lama, kita harus kerja cepat, makanya saya sampaikan kita tidak perlu banyak teori tapi langsung praktek lapangan, ayok kita kerja, kita kunjungi semua titik banjir, titik sampah, dan titik jalan berlobang," katanya.

"Mahasiswa bisa berkoordinasi sama kita, sampaikan dimana titik sampah, lubang jalan dan banjir tersebut kepada pemerintah Kota Pekanbaru," pungkasnya.

Berita Baru, Pekanbaru - Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Muflihun rindu melihat Pekanbaru bersih kembali. Guna mewujudkan impian itu, Muflihun bekerja keras dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat guna menangani sampah.

"Saya minta dukungan warga Pekanbaru untuk satu tahun ke depan. Ada tiga program prioritas yang disampaikan Gubernur Riau kepada saya. Salah satunya penanganan sampah," kata Pj Wali Kota Pekanbaru, Muflihun pada Rabu (6/7/2022).

Pria yang kerap disapa Uun ini mengatakan bahwa ada tiga program yang terus ia gaungkan di kala melakukan kunjungan ke tiap-tiap Kecamatan. Diantaranya, soal penanganan sampah, banjir dan jalan berlubang.

"Tak henti-hentinya saya sampaikan ke setiap kecamatan. Karena saya rindu melihat Pekanbaru yang bersih," ucap Muflihun.

Mantan Sekretaris DPRD Riau ini teringat pada 10 tahun lalu. Saat itu, Pekanbaru langganan Adipura. "Saat itu, saya masih menjabat camat Sukajadi. Pekanbaru mendapat Adipura 10 kali berturut-turut," ungkap Muflihun.

Sekarang, banyak tumpukan sampah di tiap kecamatan. Makanya, Muflihun bersepakat dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk menetapkan 6 Juni sebagai Hari Pekanbaru Bebas Sampah.

"Saya meminta peran Babinsa dan Bhabinkamtibmas, camat, lurah, dan ketua RT dan RW guna menjaga kebersihan di lingkungannya. Saya berharap Pekanbaru kembali meraih Adipura pada 2023," pungkasnya.