Berita Baru, Pekanbaru - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau meminta Gubernur Riau Syamsuar untuk mengevaluasi secara total PT Pengembangan Investasi Riau (PIR).

Hal ini disampaikan oleh anggota Komisi III DPRD Riau dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Misliadi.

Desakan ini muncul usai hebohnya cuitan salah satu akun Twitter yang menuding komisaris PT PIR menerima uang ratusan juta dari perusahaan batu bara.

“Menurut saya, Pemprov Riau dalam hal ini Gubernur sebagai pemegang saham mayoritas harus segera mengambil tindakan tegas yakni dengan cara evaluasi total mulai dari jajaran komisaris hingga direksi,” kata Misliadi, Senin (8/5/2023).

Tak hanya meminta Gubernur untuk melakukan evaluasi jajaran direksi dan komisaris PT PIR, Misliadi juga mendesak aparat penegak hukum (APH) mulai dari kejaksaan dan kepolisian segera mengusut dugaan pelanggaran hukum yang terjadi di perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Riau itu.

“Masalah dugaan transferan uang yang ditotalkan ratusan juta rupiah dari perusahaan tambang batu bara ke pihak yang diduga komisaris PT PIR ini harus segera dituntaskan penyelesaiannya. Jangan sampai berlarut-larut," ujarnya.

Mantan Ketua DPC PKB Kabupaten Bengkalis ini kembali menegaskan, jika penegak hukum sudah menemukan unsur korupsi, segera umumkan. Dan dikatakannya lagi, jika terdapat unsur pencucian uang, segera audit forensik semua rekening-rekening yang terlibat mulai dari rekening perusahaan tambang, karyawan, pejabat-pejabatnya.

"Jika memang ada pelanggaran pasti nanti aparat penegak hukum akan tegas, transparan dan akuntable karena mereka juga perlu kepercayaan publik serta kami akan dukung langkah-langkah yang diambil oleh mereka. Mari kita percayakan saja ke aparat penegak hukum, pasti yang terbaik mereka berikan," tuturnya.

Misliadi juga mengungkapkan bahwa PT PIR sudah banyak masalah dan belum ada yang mampu menyelesaikannya. Permasalahan itu mulai dari take over utang PT Raiu Airlines (RAL) di Bank Muammalat Indonesia (BMI), Riau Power serta pengangkatan tenaga ahli komisaris tanpa payung hukum yang jelas.

Menurutnya, pemegang saham agar segera melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Hal ini, kata dia, supaya bisa menemukan solusi yang lebih baik.

“Saya dengar, kasus pinjaman PT PIR ke BMI dengan skema mudharabah dan murabahah juga sudah dilaporkan direksi ke Polda Riau," ungkapnya.

Ia pun mendukung langkah itu serta meminta kepada Kapolda Riau untuk segera memerintahkan kepada jajarannya agar segera melakukan penyidikan.

"Supaya hal ini bisa menjadi terang benderang, kalau memang ada tindak pidana korupsi dan pencucian uang atau kejahatan perbankan yang dilakukan oleh oknum baik dari PIR maupun BMI sebaiknya dibuka saja sesegera mungkin. Jangan lama-lama, karena sangat menguras energi kita semua," pungkasnya.

Berita Baru, Pekanbaru - Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Muflihun akan segera berakhir masa jabatannya pada 23 Mei 2023.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua 2 Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Provinsi Riau, Rachdinal Nugraha menilai jabatan Muflihun sebagai Pj Wali Kota Pekanbaru layak diperpanjang.

"Kami menilai jabatan Bapak Muflihun layak diperpanjang jabatannya satu tahun ke depan sebagai Pj Wali Kota Pekanbaru sebab banyak prestasi dan penghargaan yang berhasil diraih sejak beliau menjabat dalam satu tahun ini," kata Rachdinal Nugraha dalam keterangan tertulisnya.

Menurut Rachdinal, sangat disayangkan jika pemerintah pusat tidak melanjutkan kepemimpinan kepada Muflihun untuk satu tahun kedepan.

"Kerja beliau selama satu tahun bukan omongan belaka, tetapi sudah nyata dan terbukti selama satu tahun ini. Jadi sangat disayangkan apabila kepemimpinan Bapak Muflihun tidak diperpanjang," ujarnya.

Rachdinal mengapresiasi berbagai prestasi yang ditorehkan Muflihun selama menjabat Pj Wali Kota Pekanbaru.

"Kami mencatat beberapa keberhasilan Pak Muflihun selama menjabat Pj Wali Kota Pekanbaru, yang pertama, Pj Wali Kota Pekanbaru menerima Penghargaan Achievement Motivation Person pada acara Anugerah Keterbukaan Informasi Publik & Achievement Motivation Person Award 2022," tuturnya.

Berikutnya menurut Rachdinal, Muflihun mampu membawa Kota Pekanbaru kembali meraih sertifikat Adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

"Pada massa kepemimpinan Pak Muflihun telah membuat Kota Pekanbaru meraih Sertifikat Adipura dari KLHK RI. Sertifikat ini merupakan apresiasi dan penilaian bahwa terdapat peningkatan yang cukup tinggi yang diperoleh Pemko Pekanbaru dalam menciptakan Kota Besar Bersih," jelasnya.

Ketiga, Pemko Pekanbaru menerima Penghargaan Terbaik III Kinerja Pelayanan Kredit Usaha dan Ultra Mikro Tahun 2022," imbuhnya.

Keempat, Pemko Pekanbaru menerima penghargaan Innovative Government Award (IGA) Tahun 2022 sebagai 'Kota Terinovatif’. Kelima, Pemko Pekanbaru menerima Penghargaan Terbaik III Kinerja Pelayanan Kredit Usaha dan Ultra Mikro Tahun 2022.

Keenam, Pemko Pekanbaru meraih 2 penghargaan pada KN Awards dari Kementerian Keuangan RI, yaitu Pemko Pekanbaru, terima Penghargaan Terbaik 1 Kategori Pemohon Penilaian Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2022. Ketujuh, Pemko Pekanbaru menerima penghargaan dalam ajang APBD Award 2023 dari Kementrian Dalam Negeri RI.

Kedelapan, Pemko Pekanbaru menerima Penghargaan Terbaik III Kinerja Pelayanan Kredit Usaha dan Ultra Mikro Tahun 2022.21.

"Bahkan yang terbaru, Pak Muflihun sebagai Pj Wali Kota Pekanbaru menerima TOP Pembina BUMD 2023," ujarnya.

Rachdinal menilai keberhasilan ini perlu diapresiasi oleh Pemerintah Pusat agar pembangunan yang telah berlangsung dapat dilanjutkan oleh Muflihun selaku Pj Wali Kota Pekanbaru.

"Dengan keberhasilan ini, tentunya harus diapresiasi oleh Pemerintah pusat untuk menunjuk kembali Pak Muflihun sebagai Pj Wali Kota Pekanbaru agar program-program dan rencana yang sudah dibuat dapat dilanjutkan," pungkas Rachdinal.

Berita Baru, Pekanbaru - Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Riau memberikan apresiasi kepada Kapolda Riau Irjen Pol Mohammad Iqbal karena dinilai telah memberikan rasa aman dan nyaman pada seluruh masyarakat saat momentum arus mudik dan balik Lebaran 2023.

Hal itu disampaikan Ketua PKC PMII Riau, Amri Taufiq Hasibuan dalam keterangan tertulis.

"Jika kita lihat arus mudik dan balik pada lebaran tahun ini berjalan lancar. Kami mengapresiasi kerja keras Bapak Kapolda Riau dan jajaran karena telah mengantisipasi dan memberikan panduan yang baik bagi pemudik," ujar Amri Taufiq Hasibuan dalam keterangan tertulis, Jumat (28/4/2023).

Amri mengatakan, lebaran tahun ini dijadikan momentum oleh masyarakat untuk pulang kampung ke daerahnya sebab sebelumnya selama dua tahun rutinitas mudik ini dilarang pemerintah lantaran masih musim pandemi covid 19.

"Pastinya mudik tahun ini tidak mudah karena dibayangi belum siapnya fasilitas mudik. Namun berkat kesigapan Bapak Kapolda Riau dan jajarannya menjadikan mudik tahun ini berjalan aman dan lancar," katanya.

Amri menambahkan, keberhasilan dalam mengamankan arus mudik dan balik lebaran 2023 tahun ini tidak lepas dari peran Kapolda Riau Irjen Pol M Iqbal.

"Tentunya tidak lepas peran dari Bapak Kapolda Riau sebagai leader terbaik dalam mempersiapkan kelancaran arus mudik dan balik lebaran 2023. Dimana Polri telah menyiapkan beberapa hal yang diperlukan untuk keperluan kelancaraan arus mudik lebaran yang terdiri dari pos pengamanan, pos pelayanan terpadu dan bersinergi dengan semua kalangan yang bertanggung jawab dengan kelancaran arus mudik," pungkasnya.

Berita Baru, Pekanbaru - Tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU) Abdul Rouf memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kapolda Riau Irjen Pol M Iqbal karena mampu menciptakan situasi yang kondusif pada arus mudik tahun 2023 dan H-1 menjelang hari raya Idul Fitri 1444 Hijriah.

"Alhamdulillah, lebaran tahun ini menjadi salah satu ramadan yang terbaik bagi seluruh masyarakat Riau sebab kita semua bisa mudik dalam situasi yang aman dan kondusif. Pertama kita harus mengucapkan terimakasih kepada Bapak Kapolda Riau Irjen Pol M Iqbal karena hal ini tidak terlepas dari tangan dingin beliau," kata Abdul Rouf kepada Beritabaru, Jumat (21/4/2023) malam.

Rouf yang juga merupakan mantan Ketua PKC PMII Riau-Kepri periode 2019-2022 itu mengatakan, Kapolda Riau layak diberi apresiasi lantaran telah menyiapkan sejumlah langkah strategis mewujudkan situasi kamtibmas yang kondusif selama bulan puasa dan menjelang hari raya idul fitri salah satunya "Jumat Curhat".

"Agenda yang dilakukan Bapak Kapolda Riau ini sangat humanis sebab langsung menemui masyarakat untuk mendengarkan curhatan bahkan beliau juga berusaha mencari setiap solusi terbaik di tengah masyarakat," ujarnya.

Tak hanya dinilai humanis, Kapolda Riau juga dinilai sosok yang sangat agamis sebab selama bulan suci ramadan mantan Kapolda NTB itu selalu hadir ke tiap-tiap masjid yang ada di Kota Pekanbaru.

"Beliau juga merupakan sosok yang agamis," ungkapnya.

Selain mengapresiasi telah menciptakan situasi aman dan kondusif selama ramadan, Rouf juga memberi apresiasi setinggi-tingginya kepada Kapolda Riau karena telah membantu masyarakat untuk mudik gratis.

"Bahwa sosok Irjen Pol M Iqbal merupakan sososk yang tulus sebab hingga di penghujung ramadan beliau menggandeng mahasiswa untuk memfasilitasi masyarakat mudik gratis ke kampung halaman, saya melihat sosok Irjen Pol M Iqbal adalah orang yang tulus dan semoga apa yang menjadi doa beliau di ijabah Allah SWT," pungkasnya.

Berita Baru, Rokan Hulu - Jalan penghubung antar Desa Sei Kandis menuju Ibu Kota Kecamatan Pendalian, Kabupaten Rokan Hulu, mengalami kerusakan parah.

Kondisi tersebut menyebabkan warga di wilayah itu khususnya para sopir yang biasanya melintasi jalan tersebut mengeluh karena hingga kini ruas jalan yang mengalami kerusakan tak kunjung diperbaiki.

"Jalan ini rusak sudah sangat lama tapi belum juga diperbaikan. Kerusakan akses jalan tersebut sangat menghambat laju perekonomian warga sekitar, apalagi kalau dilanda hujan, sudah seperti kubangan," kata Ujang salah seorang warga Sei Kandis kepada Beritabaru, Senin (3/4/2023).

Ujang menceritakan, selama ini untuk bisa melalui ruas jalan provinsi itu warga sekitar berinisiatif secara swadaya membeli material sirtu (pasir dan batu) untuk menyirami badan jalan yang rusak.

"Sudah sering disiram sertu, namun tidak bertahan lama, material hilang terbenam tanah," ungkap Ujang.

Ujang menambahkan, akibat dari kerusakan jalan itu juga membuat kesulitan warga sekitar untuk berangkat sekolah.

"Banyak warga yang berharap agar Pemerintah Provinsi Riau bisa lebih peduli terhadap pembangunan jalan desa yang berada di perbatasan, di samping pembangunan yang merata juga bisa meningkatkan perekonomian warga sekitar," harapnya.

"Sangat memprihatinkan pak, kalau jalan tidak bisa dilalui mobil, harga sembako di desa ini naik, sedangkan harga produksi masyarakat menurun karena akses yang sulit dilalui," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPRPKPP Riau Arif Setyawan mengatakan, dalam minggu ini pihaknya akan segera mengerjakan pembangunan jalan penghubung tersebut.

"Akan segera kami kerjakan dalam minggu ini", kata Arif Setyawan saat dikonfirmasi Beritabaru, Senin (3/4/23) pagi.

Arif juga menegaskan, secara administrasi yakni proses kontrak pekerjaan sedang berjalan dan akan segera mengerjakan pembangunan di jalan penghubung tersebut.

Penulis: Rahmat

Berita Baru, Rokan Hulu - Penegak hukum didesak untuk menertibkan tambang ilegal berupa galian C di Kabupaten Rokan Hulu, Riau.

Desakan ini disampaikan oleh Ketua Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila (MPC PP) Rohul, Syahmadi Malau.

"Polda Riau segera bergeraklah, tindaklah kalau ada yang salah. Sebab kalau tak ada tidakan apapun akan membuat masyarakat tak percaya lagi," kata Syahmadi kepada Beritabaru pada Jumat (31/3/2023).

Menurut Syahmadi, aktivitas galian c yang diduga ilegal tersebut akan merusak lingkungan.

"Masalahnya bukan hanya menyangkut kerugian bagi Pemkab Rohul yang tidak mendapatkan uang sepeserpun. Tapi juga merusak lingkungan. Sebab akibat penambangan galian C yang dilakukan secara serampangan dampaknya berat," ujarnya.

Syahmadi menjelaskan dampak dari galian c ilegal itu, kata dia, penambangan bahan galian golongan C (BGGC) akan berdampak terhadap lingkungan yaitu bentang sungai yang semakin melebar dan dalam, longsor di sekitar tepi sungai, jalan desa yang mengalami kerusakan serta pencemaran udara.

Sementara itu, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Pemantau Kinerja Aparatur Pemerintah Pusat dan Daerah (LSM PKA-PPD), Hendrian Mansyur Hasibuan, mengatakan bahwa ada dugaan pemilik galian c ilegal memiliki hubungan yang erat dengan "orang kuat" sehingga aktivitas tambang tersebut terus beroperasi meski sudah diberitakan berkali-kali oleh media.

"Bukannya makin tertib tapi malah semakin banyak menjamur,” kata Mansyur Hasibuan.

Seharusnya, tambah Mansyur, pihak kepolisian harus segera respon dari informasi yang ada kemudian segera menindak untuk menertibkan galian c ilegal tersebut.

"Melalui berita-berita seharusnya membuat pihak kepolisian respon dan menindak serta melidik fakta berita tersebut karena pemberitaan sudah termasuk laporan,” jelas Hendrian.

"Jika aparat hukum tidak memperlihatkan sikap yang tegas, masyarakat bisa saja berpikir negatif ada apa antara pengusaha ‘haram’ ini dengan 'orang kuat'," imbuhnya.

Hendrian meminta Polisi Wilayah hukum Resor Rokan Hulu jangan mementingkan pengusaha "haram", akan tetapi agar melindungi dan mengayomi masyarakat.

“Intinya, Polda Riau diminta untuk turun gunung menindak tegas para pelaku ilegal Galian C yang beroperasi di Wilayah Rokan Hulu,” harapnya.

Penulis: Rahmat

Berita Baru, Rokan Hulu - Untuk memastikan keamanan dan kenyamanan umat Islam yang menunaikan ibadah salat tarawih, personil Polsek Tambusai meningkatkan patroli ke tempat ibadah seperti masjid Al Ikhsan Desa Talikumain, Tambusai, Rokan Hulu, Minggu (26/3/2023).

Kegiatan ini merupakan bagian dari Operasi Tertib Ramadhan (OTR) Lancang Kuning (LK) Tahun 2023.

"Kami menyampaikan himbauan dan pesan pesan Kamtibmas pada seluruh Jamaah Sholat Taraweh di Mesjid Al Ikhsan Desa Talikumain," kata Kapolres Rohul AKBP Pangucap Priyo Soegito melalui Kapolsek Tambusai Iptu Efendi Lupino.

Iptu Efendi Lupino juga mengajak masyarakat Desa Talikumain untuk menggiatkan kembali Satkamling. Kata dia, jika kegiatan Sat Kamling berjalan sesuai dengan yang diharapkan bisa menjaga keamanan lingkungan di Desa Talikumain.

Iptu Efendi Lupino menambahkan, pengamanan yang dilakukan saat masyarakat sedang melaksanakan ibadah salat tarawih terpantau dalam keadaan aman dan kondusif.

"Agar masyarakat atau jemaah yang melaksanakan kegiatan ibadah salat tarawih berjemaah di tempat ibadah merasa nyaman dan aman," tuturnya.

Selain itu, tujuan patroli ini dilakukan dengan untuk mengantisipasi terjadinya kejahatan Curas, Curat dan Curanmor (C3) dan menjaga Harkamtibmas di tempat Ibadah atau Masjid yang dilakukan Shalat Tarawih.

Patroli itu dilaksanakan sekitar pukul 20.00 - 21.10 WIB.

Penulis: Rahmat

Berita Baru, Rokan Hulu - Setelah melalui tahapan edukasi di Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan teknologi, sebanyak 22 orang guru Rohul telah dinyatakan lulus sebagai guru penggerak. Adapun rinciannya, tingkat SD 11 orang, dan 11 orang tingkat SMP.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Rohul, Margono S. Sos MSi melalui Kepala Bidang SMP, Dafri S.A.g, mengatakan bahwa 22 orang guru yang telah mendapatkan sertifikat sebagai guru penggerak ini kedepan harus mampu mengembangkan pendidikan sesuai dengan kemajuan dan perkembangan teknologi.

Guru penggerak ini juga diharapkan sebagai inovator untuk peningkatan mutu dan kualitas pendidikan di Negeri Seribu Suluk tersebut.

"Perkembangan teknologi dibidang pendidikan setiap tahun selalu mengalami kemajuan dan perkembangan, hadirnya 22 orang guru pengerak ini hendaknya mampu mengikuti perkembangan teknologi, Maka sangat penting kita dorong para guru penggerak ini dapat menularkan ilmunya bagi sekolah sekolah yang ada di Kabupaten Rohul," kata Dafri, Jumat (24/3/2023).

Dafri menambahkan, guru penggerak ini merupakan program Nasional dengan sasaran menjadi guru-guru yang kompeten dan mampu meningkatkan hasil belajar siswa.

Untuk itu, Kemdikbud telah merancang program ini dengan sedemikian rupa agar terjadi akselerasi mutu pendidikan dari waktu ke waktu. "Maka guru penggerak yang ada di sekolahnya masing-masing adalah ujung tombak dari perubahan yang diinginkan," harap Dafri.

Peran guru penggerak ini diharapkan bisa menjadi agen-agen perubahan di tempat ia mengajar, menjadi pemimpin pembelajaran, mampu menggerakkan komunitas pendidikan seperti KKG, MGMP dan sejenisnya.

Dengan bekal tersebut, guru penggerak harus mampu meningkatkan kapasitas dirinya. Dan merekalah tempat bertanya bagi guru-guru lainnya. Dengan membagikan ilmu yang dimiliki, artinya ia mendidik diri sendiri menjadi pribadi yang rendah hati dan ikhlas berbagi ilmu.

Penulis: Rahmat

Berita Baru, Pekanbaru - Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Riau, resmi dilantik, Sabtu (25/3/2023).

Pelantikan berlangsung di Ballroom Serampang 12 Hotel Grand Elite, Jalan Riau, Kota Pekanbaru, Riau.

Pengurus Koordinator Cabang PMII Riau massa khidmat 2022-2024 dinahkodai Amri Taufik Hasibuan, mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Riau (UIR).

Amri Taufik dan jajaran pengurusnya dilantik oleh Ketua Umum Pengurus Besar (PB) PMII Abdullah Syukri.

Pelantikan mengangkat tema "Memperkuat Komitmen ke-Islaman dan ke-Indonesiaan sebagai Perwujudan Kesadaran Beragama dan Berbangsa".

Pelantikan yang berlangsung dengan khidmat dihadiri oleh beberapa kalangan seperti Ikatan Alumni (IKA) PMII Riau, Gubernur Riau, Kapolda Riau, Bawaslu Riau, KPU Riau, KNPI Riau, KPID Riau, ISNU Riau, Kapolresta Pekanbaru dan perwakilan pengurus cabang PMII se Riau.

Dalam sambutannya, Amri Taufiq mengatakan bahwa ia dan jajaran pengurusnya akan berfokus soal pembenahan administrasi dan pola kaderisasi formal di PMII Riau.

“Usai PMII Riau-Kepri dipisahkan menjadi PMII Riau saja, kami akan fokus tentang perbaikan administrasi dan pola kaderisasi serta memberdayakan seluruh kader yang ada agar bisa didistribusikan pada posisi-posisi strategis," kata Amri Taufik.

Amri menambahkan, dalam waktu dekat PKC PMII Riau akan mengadakan konsolidasi dengan seluruh pengurus cabang se Riau untuk mensinergikan pola kaderisasi PMII.

"Tujuannya agar memiliki kesamaan antara Pengurus cabang dan PKC. Sebab PB PMII memiliki kebijakan baru terkait kaderisasi dan manajemen organisasi," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum PB PMII, Abdullah Syukri, mengatakan, akan memproses cabang-cabang persiapan PMII yang ada di Riau menjadi definitif.

"Ini saya masih ada waktu satu tahun setengah kedepan memimpin PB PMII. Saya kira cabang-cabang yang saat ini masih persiapan di Riua akan kita proses dengan baik. Kemudian cabang-cabang yang satu tahun terakhir sudah definitif tolong dipertahankan jangan sampai malah statusnya turun lagi," ujar pria yang kerap disapa Gus Abe ini dalam memberikan kata sambutannya pada pelantikan PKC PMII Riau.

Untuk diketahui, saat ini cabang-cabang PMII di Riau yang sudah definitif berjumlah 3 cabang yaitu Pekanbaru, Dumai dan Rokan Hilir. Sedangkan yang persiapan berjumlah 4 cabang yakni Rokan Hulu, Bengkalis, Meranti, Indragiri Hilir.

Tidak hanya melaksanakan pelantikan, PKC PMII Riau juga menggelar kegiatan dialog interaktif usai melakukan buka puasa bersama.

Dialog tersebut mengangkat tema "Peran Pemuda dan Mahasiswa dalam Rangka Menyukseskan Pemilu 2024.

Adapun yang menjadi narasumber dalam dialog tersebut yakni Kapolda Riau (Irjen Pol M Iqbal), Ketua Bawaslu Riau (Alnofrijal, anggota KPU Riau (Nugroho Susanto), Ketua DPP Apkasindo (Gulat Manurung).

Berita Baru, Rokan Hulu – Masyarakat kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu menolak perpanjangan hak guna usaha (HGU) milik perusahaan PT Padasa 6 Utama.

Penolakan perpanjangan HGU tersebut lantaran PT Padasa 6 Utama diduga tidak melaksanakan pembangunan kebun plasma seluas 20 persen dan kewajibannya berdasarkan Pasal 58 UU Perkebunan Nomor 39 tahun 2014 dan Pasal 40 huruf k Jo Pasal 64 Permen ATR BPN nomor 7 tahun 2017 yaitu memberikan dan luas hak guna usahanya kepada masyarakat Kabun.

"Kami menuntut agar Bupati Rokan Hulu Sukirman, segera memberikan perintah kepada PT. Padasa 6 utama membangun kebun Plasma seluas 20 perseb dari total luas hak guna usahanya kepada masyarakat Kabun," ujar Datuk Paduko Rajo, Sukasdi.

Sehubungan adanya penolakan perpanjangan HGU yang diajukan pada 6 wilayah Kabun tersebut, BPN Riau bersama Panitia Pemerikasaan Tanah B melakukan peninjauan lapangan. Peninjauan lapangan dilakukan atas permohonan perpanjangan HGU atas nama PT Padasa lokasi Kabun Rohul.

Peninjauan lapangan tersebut sangat disesalkan oleh ninik mamak dan tokoh masyarakat Kabun, sebab pihak BPN tidak melibatkan masyarakat setempat. diikutkan hanya Camat dan Kades setempat.

Berkaitan dengan sikap PT Padasa yang belum memenuhi kewajibannya tersebut, Ninik mama dan tokoh masyarakat kabun melakukan pernyataan sikap. Isinya sebagai berikut:

1. Meminta kepada ATR/BPN Provinsi Riau memeriksa perpanjangan HGU dimaksud, terutama terkait tahapan penyediaan lahan pola kemitraan. persyaratan.
2. Meminta ATR/BPN ikut memfasilitasi penyelesaian terkait lokasi lahan yang akan menjadi lahan pola kemitraan antara PT. Padasa Enam Utama dengan koperasi.
3. Meminta kepada ATR/BPN agar memberikan informasi kepada masyarakat dengan transparan.
4. Meminta kepada ATR/BPN agar bijak bersikap dalam memproses perpanjangan HGU agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari.
5. Meminta kepada panitia B untuk menunda proses HGU dan merekomendasikan PT. Padasa Enam Utama agar terlebih dahulu menyelesaikan pembangunan kebun plasma untuk masyarakat Desa Kabun 20% dari luas HGU yang dimohonkan.
6. Mohon kepada panitia B untuk turut serta membantu memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat 20% dari luas HGU yang dimohonkan PT. Padasa Enam Utama, mengingat kami sudah berupaya mencari lahan di luar HGU, namun ketersediaan lahan tidak ada.
7. Sepanjang belum terdapat kepastian lahan pola kemitraan maka kami masyarakat kabun meminta agar ATR/BPN menunda perpanjangan HGU PT. Padasa Enam Utama , sampai terdapat kepastian lahan.
8. Kami masyarakat kenagarian kabun, siap untuk mempertahankan hak kami, hak anak kemanakan kami dengan taruhan apapun.

Demikian pernyataan kami, untuk kemaslahatan anak kemenakan dan kenegarian kabun dalam wilayah kecamatan kabun.

Sementara itu kepada awak media yang mengkonfirmasi ADM PT Padasa 6 utama, M. Ricki Putra enggan memberikan keterangan perpanjangan HGU hingga berita ini diterbitkan.

Penulis: Rahmat