Jokowi Tegaskan Pemilu 14 Februari 2024, Tak Mau Ada Lagi Spekulasi soal Penundaan

Berita Baru, Pekanbaru – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi meminta jajaran menterinya agar menyampaikan kepada masyarakat terkait jadwal pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang telah ditetapkan pada 2024 mendatang. Perintah itu, lantaran ia tidak mau ada lagi spekulasi bahwa pemerintah saat ini tengah berupaya melakukan penundaan Pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden.

“Jadwal Pemilu dan Pilkada serentak itu sudah ditetapkan, jadi saya kira semuanya sudah jelas. Semuanya sudah tahu bahwa Pemilu akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Ini perlu dijelaskan, jangan sampai nantinya muncul spekulasi-spekulasi yang isunya beredar bahwa pemerintah tengah berupaya untuk melakukan penundaan Pemilu atau perpanjangan jabatan Presiden yang berkaitan dengan soal tiga periode,” kata Presiden, saat memberikan arahan dalam rapat terbatas persiapan Pemilu dan Pilkada, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (10/4/2022).

Jokowi menegaskan kembali bahwa pelaksanaan Pemilu tetap akan dilaksanakan pada 14 Februari, sedangkan Pilkada akan dilaksanakan pada November 2024.

“Sudah jelas semuanya. Perlu dijelaskan juga bahwa tahapan Pemilu itu sudah dimulai pada pertengahan Juni 2022, karena ketentuan Undang-undang yaitu 20 bulan sebelum pemungutan suara,” tegasnya.

Kemudian Jokowi juga menyampaikan bahwa anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 akan dilantik pada 12 April 2022, untuk segera mempersiapkan Pemilu dan Pilkada serentak 2024.

“Oleh sebab itu, nanti kita perlu berbicara dengan KPU dan Bawaslu mengenai persiapan-persiapan Pemilu dan Pilkada serentak agar dipersiapkan dengan matang,” ujarnya.

Jokowi Minta Seluruh Menterinya Lakukan Edukasi Politik ke Masyarakat

Selain meminta jajaran menterinya menyampaikan kepada masyarakat soal pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak, Presiden Jokowi juga meminta para menterinya agar melakukan edukasi politik yang masif kepada masyarakat.

Menurut Jokowi, dengan memberikan edukasi politik yang masif diharapkan mampu menjelaskan kepada masyarakat supaya tidak terprovokasi oleh kepentingan-kepetingan politik yang tidak bermanfaat. Sebab, kata Jokowi, biasanya menjelang pesta demokrasi suhu politik akan menghangat.

“Saya juga minta dilakukan edukasi, dilakukan pendidikan politik yang masif kepada masyarakat,” ujar Presiden Jokowi.

Tak hanya masyarakat, Jokowi juga meminta jajarannya agar memberikan edukasi politik kepada para kontestan supaya tidak membuat isu-isu politik yang tidak baik terutama isu-isu politik identitas yang mengedepankan isu politik SARA.

“Saya kira kita memiliki pengalaman yang tidak baik pada Pemilu sebelumnya soal itu. Kita harapkan ini tidak terjadi di 2024,” pungkasnya.

Rapat terbatas ini dihadiri oleh Menkopolhukam Mahfud MD, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, dan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Kemudian Mensesneg Pratikno, Mendagri Tito Karnavian, Menkumham Yasonna Laoly, MenPAN-RB Tjahjo Kumolo, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, dan Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan.